Hiswana minta pemerintah buat aturan elpiji pertanian

Sampai saat ini belum ada aturan penggunaan tabung elpiji untuk pertanian. Petani memanfaatkan elpiji bersubsidi untuk pengairan,"

Kediri (ANTARA News) - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Kota Kediri, Jawa Timur, meminta pemerintah membuat aturan khusus terkait penggunaan elpiji bersubsidi untuk pertanian.

"Sampai saat ini belum ada aturan penggunaan tabung elpiji untuk pertanian. Petani memanfaatkan elpiji bersubsidi untuk pengairan," kata Ketua Hiswana Migas Kediri David Tompo Wahyudi di Kediri, Selasa.

Ia mengatakan di wilayah Keresidenan Kediri, banyak petani yang memanfaatkan elpiji ukuran 3 kilogram atau bersubsidi untuk pengairan. Mereka membeli elpiji sebagai pengganti premium untuk memompa sawah.

Para petani menilai penggunaan tabung elpiji lebih hemat dibandingkan dengan premium. Selain itu, tabung juga lebih efektif jika dibandingkan dengan botol premium.

David mengaku, Hiswana Migas tidak bisa melarang penggunaan tabung elpiji untuk pengairan, sebab hal itu juga untuk kebutuhan petani. Selain itu, selama ini juga belum ada aturan yang jelas terkait dengan pemanfaatan tabung untuk pertanian.

"Jika kami melarang, nanti petani mogok, masyarakat makan apa?" katanya.

Ia mengakui, selama ini elpiji di Keresidenan Kediri mengalami kekurangan, bahkan saat survei di lapangan langsung di Kota Kediri, pernah menemukan harga yang sangat tinggi, mencapai Rp19 ribu per tabung. Sesuai dengan aturan, elpiji di tingkat pangkalan harganya adalah Rp16 ribu, sehingga sampai di tangan konsumen sekitar Rp17 ribu per tabung.

Dari laporan yang masuk, ia mengatakan pemanfaatan elpiji untuk pertanian itu banyak terjadi di Kabupaten Nganjuk. Daerah tersebut adalah produsen padi terbesar di Jatim. Terlebih lagi, saat kemarau, petani lebih banyak memompa air untuk mengairi tanamannya, sebab air sungai sudah banyak yang menyusut.

Selain untuk pengairan, David mengatakan praktik pengoplosan tabung elpiji bersubsidi ke tabung nonsubsidi juga marak terjadi. Di beberapa daerah wilayah Keresidenan Kediri telah terungkap praktik kecurangan tersebut, seperti di Kota Blitar dan Kabupaten Kediri. Kasus itu sudah ditangani polisi.

Selama 2015, Hiswana Migas Kediri telah mencabut izin pangkalan sebanyak 10 di wilayah Kabupaten serta dua di kota. Ia berharap, kegiatan serupa tidak terjadi lagi, sebab yang bersangkutan justru lebih banyak mengalami kerugian.

Mengatasi kelangkaan tabung elpiji bersubsidi, David juga mengatakan sudah mengajukan permintaan penambahan tabung bersubsidi ke Pertamina. Permintaan juga atas permintaan dari pemerintah setempat, yang meminta tambahan kuota.

"Kami ajukan tambahan kuota di 2015 ini. Nanti pada 2016, kami juga ajukan tambahan kuota, supaya tidak ada gejolak," pungkasnya.