Sabam usulkan pemerintah ambil alih pengelolaan Freeport

Harus diperiksa apa alasannya orang Indonesia ikut pemegang saham PT Freeport, misalnya apakah karena mereka dulu karena berkuasa. Jadi, yang ditinjau dengan Freeport itu secara menyeluruh, tidak hanya masalah yang sedang ramai saat ini."

Jakarta (ANTARA News) - Politisi senior PDI-P Sabam Sirait mengusulkan pemerintah RI agar mengambil alih pengelolaan PT Freeport Indonesia di Papua agar digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

"Bila perlu pemerintah Indonesia mengirim sebuah tim ke Venezuela untuk mempelajari bagaimana mereka mengambil alih semua perusahaaan asing yang sejak lama beroperasi di negara itu," kata politisi senior PDI-P Sabam Sirait kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya pro kontra rencana perpanjangan kontrak karya tambang PT Freeport Indonesia mencuat di media massa.

Lebih lanjut Sabam menjelaskan bahwa saat ini banyak negara di dunia ini yang menawarkan kerja sama dengan Indonesia seperti Tiongkok dan Australia atau negara-negara lain untuk meneruskan pengelolaan pertambangan di Papua tersebut. Namun tambahnya alangkah lebih baik jika diambil alih oleh pemerintah RI.

"Selama ini, semua perjanjian yang dibuat pemerintah dengan PT Freeport hampir tidak ada yang menguntungkan masyarakat Papua," kata mantan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua ini.

Menurut Sabam, pemerintah Indonesia bisa meniru gebrakan Hugo Chavez yang dengan berani menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak dan tambang milik Amerika Serikat di Venezuela. Pemimpin Venezuale mengambil alih seluruh perusahaan asing yang beroperasi di negaranya, meski harus membayar kompensasi atas nasionalisasi tersebut.

Sabam mengaku tidak rela jika sampai pemerintah Indonesia dikibuli oleh perusahaan tambang raksasa Freeport.

Selain mengusulkan mengambil alih, Sabam menyarankan juga supaya meninjau para pemegang saham sejak era Orde Baru.

"Harus diperiksa apa alasannya orang Indonesia ikut pemegang saham PT Freeport, misalnya apakah karena mereka dulu karena berkuasa. Jadi, yang ditinjau dengan Freeport itu secara menyeluruh, tidak hanya masalah yang sedang ramai saat ini," kata Sabam.

Sementara mengenai dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla oleh oknum anggota DPR, Sabam menilai hal itu terlalu rendah atau terlalu kecil.

Menurut Sabam, pihak-pihak yang setuju dengan perpanjangan kontrak karya Freeport di Papua saat ini justru untuk meraih keuntungan sendiri atau kelompoknya.