Komisi I DPR: Pembelian alutsista bukan urusan DPR

Kalau untuk melakukan negosiasi pembelian alutsista bukan urusan DPR RI. Karena itu adalah urusan instansi terkait yang membidanginya karena dia yang tahu spesifikasi, kemampuannya bagaimana yang harus dibeli,"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI, Martin Hutabarat, mengatakan, pembelian dan negosiasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista bukan urusan anggota DPR.

"Kalau untuk melakukan negosiasi pembelian alutsista bukan urusan DPR. Karena itu adalah urusan instansi terkait yang membidanginya karena dia yang tahu spesifikasi, kemampuannya bagaimana yang harus dibeli," kata dia, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa menanggapi pemberitaan media massa di Jepang.

Media massa di Jepang menyebutkan Ketua DPR, Setya Novanto, melobi pembelian alutsista saat berkunjung ke Jepang beberapa waktu lalu.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengaku belum memiliki informasi soal pemberitaan media Jepang tersebut.

"Menanggapi banyak pertanyaan soal berita di media Jepang tentang ikut lobinya Ketua DPR dalam pembelian pesawat amphibi di Jepang. Untuk kebenaran soal lobi, sampai saat ini saya tidak punya informasi lengkap," kata Hasanuddin.

Purnawirawan TNI AD menyebutkan, biasanya pembelian alutsista diajukan oleh masing-masing angkatan atau matra ke Mabes TNI. Selanjutnya, diajukan ke Kemenhan.

"Dilihat dari prosedur diatas, maka menjadi aneh bila ada anggota DPR terlibat dalam proses menegosiasi pembelian alutsista karena tidak sesuai tupoksinya dan tak memiliki kompetensi dalam urusan alutsista," katanya.