Pemerintah Tidak Adil Sikapi Lumpur Lapindo dengan Banjir Jakarta

Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah Pusat dinilai tidak adil dalam menyikapi luapan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), dibanding bencana banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, kata H. Edy Wahyudi dari DPRD Jatim."Untuk banjir di Jakarta beberapa waktu lalu pemerintah pusat telah menganggarkan rehabilitasi sebesar Rp2,7 Trilun, sedangkan untuk luapan lumpur tidak dianggarkan sama sekali," ujar anggota Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Jatim itu di Surabaya, Senin.Edy menyatakan, sangat mendukung keputusan Pemerintah Pusat untuk mendanai rehabilitasi banjir, namun semestinya Pemerintah Pusat juga mengganggarkan biaya untuk penyelesaian luapan lumpur.Saat ini dana yang diperlukan untuk pembangunan kanal ke laut sebesar Rp670 miliar, biaya relokasi infrastruktur jalan tol sebesar Rp2,7 triliun, biaya relokasi rel Kereta Api (KA), pipa gas, jaringan listrik dan sejumlah sarana transportasi lainnya."Pembangunan kanal ke laut sangat mendesak agar luapan lumpur yang terus menerus ini tidak merusak lingkungan hidup serta areal pemukiman dan infrastruktur," katanya. Apalagi, ia menegaskan, jalan tol serta jalan raya Porong merupakan urat nadi sektor perhubungan di Jatim."Sudah banyak industri yang jatuh bangkrut atau merelokasi pabriknya. Belum lagi pengangkutan hasil bumi, barang kebutuhan pangan yang juga terganggu. Demikian pula rel KA, pipa gas ini juga mengganggu industri di Jatim," tegasnya. Oleh karena itu, Selasa (13/2), Komisi D DPRD Jatim akan menemui Komisi V DPR RI. "Kalau kebijakan itu sudah diambil bisa saja BUMN yang ditunjuk mengerjakan proyek tersebut membiayai terlebih dahulu, baru kemudian nanti dimasukkan dalam APBN-P atau APBN 2008. Yang penting pekerjaan bisa dimulai sekarang," harapnya. Sementara itu Gubernur Jatim, Imam Utomo, dalam sambutannya menyampaikan tiga pesan kepada DPRD Jatim yang akan bertemu DPR RI, yakni mempertanyakan tentang pendanaan luapan lupur namun dukungan DPRD Jatim tetap diperlukan. Kemudian, menurut dia, relokasi infrastruktur jalan tol Rp2,7 triliun perlu segera dilakukan namun PT Lapindo Brantas Inc sudah tidak mempunyai anggaran, sehingga pemerintah perlu segera turun tangan. Selain itu, ia menambahkan, pembangunan kanal menuju ke laut sangat mendesak untuk dikerjakan dan memerlukan dukungan dana Pemerintah Pusat. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007