Masyarakat diminta cerdas pilih kepala daerah

Sebaiknya memprioritaskan calon kepala daerah yang mau menyebutkan aset dan kekayaannya diperoleh dari mana saja,"

Yogyakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Bambang Widjojanto mengingatkan masyarakat agar cerdas memilih calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2015 dengan memprioritaskan calon yang transpran dan paling kecil kemungkinan korupsinya.

"Sebaiknya memprioritaskan calon kepala daerah yang mau menyebutkan aset dan kekayaannya diperoleh dari mana saja," kata Bambang Widjojanto saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Senin.

Masyarakat sebagai calon pemilih, kata dia, juga harus memastikan rekam jejak calon kepala daerah. Untuk calon petahana, masyarakat dapat mencermati mekanisme penyaluran dana desa selama ini serta kemungkinan adanya penyelewengan berbagai dana bantuan untuk kepentingan kampanye. "Misalnya ada atau tidak penggunaan dana bansos untuk kampanye," kata dia.

Potensi praktik politik dinasti di berbagai daerah, menurut dia, juga perlu menjadi perhatian khusus masyarakat. Apalagi, sesuai hasil studi dari "Partnership for Governance Reform" pada 2014, ada 50 daerah di Indonesia yang berpotensi melanggengkan politik dinasti.

"Jangan sampai penguasa-penguasa lokal menguasai daerah, tapi tidak untuk kepentingan publik, seperti yang banyak terjadi di Filipina," kata dia.

Untuk mendalami hal itu, menurut dia, masyarakat perlu dipastikan mendapatkan edukasi politik dari pemerintah maupun lembaga swadaya di daerah.

Sebab dengan kesadaran politik yang tinggi, diharapkan masyarakat juga mampu membuat kontrak politik kepada masing-masing calon kepala daerah agar mampu memenuhi aspirasi serta janji kampanye.

Masyarakat, menurut dia, tidak perlu ragu mengajukan berbagai kebutuhan di daerah baik terkait aspek kesehatan, ekonomi, serta kebutuhan infrastruktur kepada masing-masing calon kepala daerah. Jika tidak berani memenuhinya, maka tidak perlu dipilih.

"Jadi jangan sampai memberikan "cek kosong" kepada calon, harus ada kontrak politik," kata dia.

Tanpa sikap kritis dari calon pemilih, menurut Bambang, Pilkada yang notabene menghabiskan dana besar itu hanya menjadi seremonial yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak layak dipilih. "Tanpa sikap kritis masyarakat dalam memilih, Pilkada tidak akan menyentuh substansi," kata dia.