Indonesia perjuangkan "Development Goods" pada APEC 2015

Diantara 21 negara anggota APEC, sebanyak empat negara mempelopori konsep `Development Goods`, dimana kita nanti akan meminta sarana khusus untuk perdagangan internasional,"

Manila (ANTARA News) - Indonesia akan memperjuangkan konsep pengurangan tarif dari perdagangan produk yang berkontribusi terhadap pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan atau "Development Goods" pada Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders Week (AELW).

"Diantara 21 negara anggota APEC, sebanyak empat negara mempelopori konsep Development Goods, dimana kita nanti akan meminta sarana khusus untuk perdagangan internasional," kata Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, disela-sela rangkaian pertemuan APEC, di Manila, Senin.

Thomas mengatakan, sebanyak empat negara tersebut adalah Peru, Papua Niugini, Vietnam dan juga Indonesia yang mempelopori konsep tersebut. Nantinya, jika usul itu disetujui oleh negara anggota APEC, maka akan ada penurunan tarif untuk beberapa komoditas yang masuk dalam Development Goods tersebut.

Menurut Thomas, langkah untuk mengajukan Development Goods terebut pada APEC 2015 ini dilakukan karena para petani dinilai perlu mendapatkan sarana khusus dari perdagangan internasional. Selama ini masih ada hambatan-hambatan teknis khususnya terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani itu.

"Tentunya kita ingin tarif nol, itu yang paling gampang. Tapi terus-terang saja ada hambatan teknis, apakah terkait inspeksi, karantina dan juga laporan surveyor," kata Thomas.

Thomas menjelaskan, pada pertemuan tingkat senior officer atau direktur jenderal, rencana dari empat negara itu sudah dikemukakan di hadapan seluruh anggota APEC. Namun, Thomas mengakui, dalam proses perundingan memang tidak selalu berjalan mulus.

"Sudah dikemukakan dalam pertemuan senior officer, perundingan selalu tidak gampang, karena masing-masing kubu memiliki agenda sendiri dan berlomba-lomba agar agenda mereka yang bisa menjadi prioritas utama. Tapi, semoga saja bisa disepakati oleh 21 negara," kata Thomas.

157 produk

Sementara itu, Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi mengatakan kurang lebih terdapat sebanyak 157 produk yang masuk dalam Development Goods tersebut.

Beberapa produk yang masuk dalam Development Goods dan akan diperjuangkan oleh Indonesia tersebut antara lain adalah kelapa sawit karet, perikanan, hasil kelautan dan hasil kehutanan.

"Ini merupakan produk yang memberikan kontribusi terhadap lingkungan, cakupannya termasuk perubahan iklim, pembersihan, misal purifikasi. Itu merupakan produk yang mengembangkan dan melibatkan para petani dan juga UKM untuk pengentasan kemiskinan," ujar Bachrul.

Saat ini, untuk produk-produk yang masuk dalam Development Goods tersebut masih dikenakan tarif rata-rata sebesar 13,5 persen. Sementara, rata-rata tarif yang diberlakukan pada negara-negara anggota APEC berkisar pada angka 5,8 persen.

Sepanjang pelaksanaan rangkaian pertemuan APEC 2015 dibahas berbagai isu mulai dari sistem perdagangan multilateral, perdagangan jasa, UMKM rantai nilai global, sampai dengan isu kesehatan, ketahanan energi dan anti korupsi.

Selain itu, terdapat beberapa isu utama yaitu upaya mewujudkan kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik atau Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP), implementasi kesepakatan penurunan tarif barang lingkungan tahun 2015 atau APEC Environmental Goods List (EGs list), termasuk dua capaian yang ingin diwujudkan Filipina yaitu Boracay Action plan Agenda (BAA) dan APEC Service Cooperation Framework (ASCF).

Rangkaian pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC tahun 2015 di Manila, Filipina, akan dihadiri 21 pemimpin ekonomi APEC dalam APEC Economic Leaders Week (AELW). AELW dihadiri oleh pejabat tingkat Senior, Pimpinan perusahaan, para menteri perdagangan, menteri luar negeri, dan pemimpin (leaders) dari 21 ekonomi APEC.

Bagi Filipina, pelaksanaan APEC di negara tersebut merupakan yang kedua kalinya sejak tahun 1996, dan ditahun keketuaannya kali ini, Filipina mengusung tema "Building Inclusive Economies, Building a Better World", dengan empat prioritas utama.

Prioritas tersebut antara lain adalah, memperkuat integrasi ekonomi regional, meningkatkan partisipasi UKM pada pasar regional dan global, pengembangan sumber daya manusia, dan membangun komunitas yang berkelanjutan dan tahan uji.