Jakarta (ANTARA News) - PT Bank Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk berencana mengeluarkan "right issue" pada semester I 2007 untuk mendapatkan tambahan modal sekitar Rp3-4 triliun dari publik bagi usaha pengembangan bisnisnya. "Saat ini proses untuk melakukan `right issue` masih jalan terus baik itu perijinan ke Bapepam dan lainnya," kata Direktur Utama PT Bank BNI, Sigit Pramono, di sela-sela acara aksi pembersihan lokasi banjir oleh BUMN Karya di Jakarta, Minggu. Ia mengatakan, dengan akan dikeluarkannya "right issue" di semester satu 2007 ini maka diharapkan ada penambahan modal sekitar Rp3-4 triliun karena pengembangan bisnis saat ini relatif akan terus menurunkan struktur modalnya. Selain itu, lanjut Sigit, "right issue" itu juga untuk mengantisipasi Bassel II karena berdasarkan perhitungan faktor resiko operasional saat ini, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BNI bisa saja turun dua sampai tiga persen akibat terpengaruh oleh faktor tersebut. Ia mengungkapkan, pihaknya perlu mengantisipasi CAR itu mulai dari sekarang, karena ekspansi kredit dan kegiatan pengembangan bisnis lainnya juga akan menekan tingkat CAR BNI yang saat ini 18 persen. "Pertumbuhan kredit BNI kan rata-rata 25 persen. Kalau total kredit BNI sekarang sekitar Rp66 triliun, ya berarti akan tambah terus rata-rata Rp12-15 triliun dan biasanyanya kan kalau ekspansi kredit CAR nya secara bertahap akan turun juga," katanya. Lebih lanjut Sigit mengatakan, setelah "right issue" jadi dikeluarkan pada semester satu 2007 ini, maka rencananya juga bank BUMN ini akan melakukan penawaran saham kedua (secondary offering) di semester kedua tahun 2007. "Jadi total saham pemerintah Indonesia yang akan dilepas ke publik dari `right issue` dan `secondary offering` itu antara 30-40 persen," kata Sigit yang juga menjadi Ketua Umum Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas). Sebelumnya Meneg BUMN, Sugiharto mengatakan pelepasan saham kembali oleh PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. maksimum hanya boleh 49 persen. "Untuk bank BNI saya kira sudah disahkan namun sesuai ketentuan kalau tidak salah maksimum 40-49 persen, baik itu dilusi maupun divestasi," katanya menjawab pertanyaan wartawan mengenai rencana pelepasan kembali saham beberapa bank milik negara usai meresmikan PLTU Priok Unit 3 dan 4 di Jakarta, Sabtu (10/2). Ia mengatakan berapa persen jumlah saham BNI yang akan dilepas kembali ke publik tergantung pada hasil konsultasi dengan Komisi VI dan Komisi XI DPR, masalah waktu, tingkat harga yang akan dilepas dan berapa besarnya. "Jadi semua sangat berkaitan antara `timing, prizing, dan sizing`," katanya. Ia mengatakan saat ini pihaknya pun sedang melakukan konsultasi dengan para penasehat keuangan dan DPR untuk menentukan apakah akan melakukan divestasi atau "right issue". "Divestasi adalah saham pemerintah, porsinya dijual ke publik sehingga kalau pemerintah jual ke publik berarti uangnya masuk ke APBN, tetapi kalau `right issue` dibeli oleh publik, maka akan masuk ke kas BNI untuk memperkuat struktur modalnya sehingga `CAR` nya meningkat dan dia punya `loanable fund` juga akan meningkat," katanya.(*)
Copyright © ANTARA 2007
