Yorrys: rakernas Pemuda Pancasila akan tentukan sikap politik

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yorrys Raweyai mengatakan Rapat Kerja Nasional PP pada 12-15 November 2015 akan menentukan sikap politik terkait kondisi kekinian bangsa Indonesia.

"Kita akan mengeluarkan pernyataan politik, sikap Pemuda Pancasila secara keseluruhan untuk pemerintah, bangsa, negara, dengan tujuan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai ideologi bangsa," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya setelah mengikuti dialog kebangsaan dalam rangkaian pelaksanaan Rakernas PP pada Kamis (12/11) malam.

Dialog kebangsaan tersebut menghadirkan antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, tokoh politik Yudi Latif, dan tokoh militer Letjen (Purn) Kiki Syahnakri.

Yorrys menjelaskan, sejak status PP berubah dari Organisasi Kelompok Partisan (OKP) menjadi Organisasi Massa (Ormas) pada 10 tahun silam maka setiap gerak langkah didasari pemikiran secara makro atau kepentingan bangsa secara umum.

Menurut dia, 10 tahun lalu organisasinya melakukan konsolidasi dan kaderisasi pembentukan lembaga-lembaga dalam rangka penguatan menjadi Ormas.

"November tahun lalu, kami melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-9, dicanangkan bahwa kami sekarang ini mulai konsisten dalam setiap gerak langkah organsiasi ini, berpikir secara makro karena kelembagan kita sudah bentuk semua," ujarnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengapresiasi terselenggaranya Rakernas PP yang dikuti oleh para anggotanya dari seluruh wilayah Indonesia.

Tjahjo menilai peran Ormas PP bermanfaat baik dalam membantu pemerintah untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila pada seluruh elemen bangsa.

"Seperti adanya dialog kebangsaan ini merupakan momen yang tepat, yang dilakukan Mas Yapto, untuk membangun bangsa dan negara kembali kepada pemahaman yang komprehensif tentang Pancasila dan UUD 1945," ujar Tjahjo.

Rakernas PP dibuka Jumat 13 November 2015 dengan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah tokoh bangsa.