Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sugiharto mengatakan pelepasan kembali saham oleh PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. maksimum hanya boleh 49 persen. "Untuk bank BNI saya kira sudah disahkan namun sesuai ketentuan kalau tidak salah maksimum 40-49 persen, baik itu dilusi maupun divestasi," katanya menjawab pertanyaan wartawan mengenai rencana pelepasan kembali saham beberapa bank milik negara usai meresmikan PLTU Priok Unit 3 dan 4 di Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan berapa persen jumlah saham BNI yang akan dilepas kembali ke publik tergantung pada hasil konsultasi dengan Komisi VI dan Komisi XI DPR, masalah waktu, tingkat harga yang akan dilepas dan berapa besarnya. "Jadi semua sangat berkaitan antara timing, prizing, dan sizing," katanya. Ia mengatakan, saat ini pihaknya pun sedang melakukan konsultasi dengan para penasehat keuangan dan DPR untuk menentukan apakah akan melakukan divestasi atau right issue. "Divestasi adalah saham pemerintah, porsinya dijual ke publik sehingga kalau pemerintah jual ke publik berarti uangnya masuk ke APBN, tetapi kalau right issue dibeli oleh publik, maka akan masuk ke kas BNI untuk memperkuat struktur modalnya sehingga CAR nya meningkat dan dia punya loanable fund juga akan meningkat," katanya. Ditanya mengenai apakah saham pemerintah di Bank Mandiri akan juga kembali dilepas, Sugiharto mengatakan untuk Bank Mandiri belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengatakan saat ini Bank Mandiri akan lebih fokus untuk menurunkan Non Performing Loan (NPL) nya yang masih besar. "Kalau NPL nya masih besar maka dilusi efeknya terlalu besar bagi pemerintah. Saya kira sekarang yang penting mengembalikan NPL ke single digit dan kalau bisa di bawah 5 persen dan pada saat itulah kita berpikir untuk mereloading saham-saham bank Mandiri ke pasar," katanya. Sedangkan untuk rencana pelepasan saham perdana (initial public offering-IPO) Untuk Bank Bank Tabungan Negara (BTN), Sugiharto mengatakan sedang dalam proses evaluasi terhadap beberapa hal yang dianggap penting. "Mudah-mudahan dalam rapat Komite Privatisasi yang akan datang, BTN akan dimasukkan ke dalam list karena ini kan dinamis dan targetnya banyak sekali. Jadi bertahap, bukan berarti distop di 2007 ini, masih bisa diajukan lagi," katanya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
