Rekomendasi Rakernas I MUI dari aspek politik

Jakarta (ANTARA News) - Rapat Kerja Nasional I 2015 Majelis Ulama Indonesia yang digelar pada pada 10-12 November 2015 di Ancol Jakarta mengeluarkan sejumlah rekomendasi, salah satunya dari aspek politik.

"Setelah merefer Khutbah Iftitah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, amanat Menteri Agama dan saran-pendapat para peserta, Rakernas I MUI tahun 2015 merekomendasikan beberapa aspek," kata Ketua Tim Perumus Pokok Pikiran dan Rekomendasi Eksternal MUI AM Romly di Jakarta, Kamis.

Romly mengatakan selain dari aspek agama, MUI lewat Rakernas I 2015 juga mengeluarkan rekomendasi dari aspek internasional, aspek sosial budaya, perempuan dan perlindungan anak, aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek politik.

Dia mengatakan terdapat enam poin rekomendasi Rakernas MUI dari aspek politik, di antaranya sebagai berikut:

1. Mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak mulai tahun 2015 yang transparan, jujur, adil, damai, aman dan demokratis, sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah.

2. Perlu pendidikan politik masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang ingkar janji berdasarkan hasil ijtima komisi fatwa MUI Tingkat Nasional V di Tegal tanggal 7-10 Juni 2015 tentang hukum berdosa bagi pemimpin yang ingkar janji.

3. Perlunya menegakkan moralitas politik dan kepemimpinan nasional yang dapat menjadi teladan dalam membangun bangsa berdasarkan nilai-nilai agama.

4. MUI berperan lebih aktif memperkuat gerakan politik umat dengan menjadi komunikator antar pemimpin partai politik sehingga nilai-nilai Islam lebih mewarnai kehidupan politik bangsa sesuai rekomendasi Konggres Umat Islam Indonesia (KUII) ke VI di Jogjakarta.

5. Menuntut MUI agar dapat berperan dalam penyusunan dan konsep implementasi program bela negara karena semangat bela negara sudah dimulai oleh tokoh-tokoh Islam dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan NKRI.

6. Menegaskan pelarangan ajaran komunis karena bertentangan dengan idiologi negara Pancasila. Karena itu hendaknya MUI dan Pemerintah serta masyarakat mewaspadai kebangkitan gerakan komunis di Indonesia.