Presiden: jaga netralitas PNS dalam pilkada

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo berpesan kepada gubernur, bupati dan wali kota, agar memantau dan menjaga benar netralitas pegawai negeri sipil (PNS) selama pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015.

"Kepala daerah agar memantau dan menjaga benar-benar netralitas PNS di daerahnya masing-masing selama Pilkada serentak," kata Presiden ketika membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Ecopark Ancol, Jakarta, Kamis.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta para gubernur, bupati dan wali kota untuk memberikan contoh pendidikan politik yang baik pada rakyat.

"Kedepankan etika politik. Ajak rakyat untuk berdemokrasi dalam kegembiraan. Berdemokrasi dalam keriangan," katanya.

Selain itu dia mengimbau kepada para peserta pilkada bersaing secara sehat. "Jika menang dalam pertandingan jangan jumawa, sebaliknya jika kalah dalam pertandingan jangan justru ngajak pendukungnya untuk ngamuk," katanya.

Dalam acara yang juga dihadiri pejabat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum itu, Presiden mengatakan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini akan menjadi ujian sekaligus pelajaran berharga untuk menyongsong pilkada serentak tahun 2017 dan 2018.

Presiden menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan pilkada serentak akan menjadi pengalaman penting sebelum sampai ke pemilihan umum nasional tahun 2019.

"Untuk itu, kita harus siapkan momen-momen demokrasi itu sebaik-baiknya. Pengalaman melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015 dapat menjadi rujukan dalam pemilu serentak berikutnya serta untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Nasional Serentak di Tahun 2019," kata dia.

Persiapan

Jokowi mengingatkan agar seluruh persiapan dilakukan lebih awal, terutama yang berkaitan dengan aturan mainnya.

Dia menginstruksikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM segera menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Nasional Serentak.

"Agar berbagai instrumen pelaksanaan dapat disiapkan dari dini oleh KPU dan Bawaslu," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah semakin matang dalam berdemokrasi dan mengingatkan semua pihak untuk terus menjaga dan merawat kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi dalam pilkada serentak.

Semua harus memastikan kualitas pelaksanaan pemilihan umum di negeri ini terus meningkat, harus mampu 'naik kelas' dari waktu ke waktu, kata dia.

"Saya yakin dengan kerja keras saudara-saudara sekalian, penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 bisa berjalan dengan aman, damai dan demokratis," katanya.

Jokowi menambahkan, pilkada serentak di akhir tahun 2015 merupakan salah satu agenda penting dalam perjalanan demokrasi, karena untuk pertama kalinya rakyat di 269 daerah akan memilih sembilan gubernur dan wakil gubernur, 224 bupati dan wakil Bupati, serta 36 wali kota dan wakil walikota secara serentak.

"Harapan rakyat agar pilkada bisa menjadi wahana pemenuhan hak-hak politik rakyat secara langsung, inklusif dan demokratis," katanya.

Masyarakat, dia melanjutkan, juga berharap rotasi kepemimpinan pemerintah daerah berjalan secara aman, damai, jujur dan adil serta menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi.

"Harapan rakyat agar Pilkada menjadi pintu gerbang untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah," katanya.

Presiden meminta Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum memastikan hak-hak politik rakyat terjamin.

"Saya berharap KPU dan Bawaslu bisa menjaga profesional dan independensinya sehingga pilkada berjalan secara jujur dan adil. Saya tekankan soal ini karena dalam sebuah pertandingan politik yang sehat sangat diperlukan aturan main yang jelas serta wasit yang bekerja secara profesional. Ini semua harus dijaga betul," katanya.

Selain itu dia meminta seluruh aparat keamanan selalu siap siaga menjaga keamanan selama pelaksanaan pilkada serentak.

"Saya instruksikan aparat keamanan jangan berperan seperti 'pemadam kebakaran'. Petakan daerah-daerah rawan gangguan keamanan. Lakukan langkah antisipasi sehingga gangguan keamanan dalam Pilkada bisa dicegah," katanya.

Dia juga meminta kepada para Kepala Badan Intelijen Daerah melakukan pendeteksian dini dan pencegahan dini potensi konflik selama pilkada serentak.

Presiden meminta ada koordinasi terus menerus aparat keamanan dan pemerintah daerah agar penyelenggaraan pilkada berjalan aman dan lancar, terutama dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap, kampanye, penyiapan distribusi logistik, serta pengamanan proses pemberian suara dan setelah pemungutan suara.

Presiden juga meminta aparat TNI dan Polri senantiasa bersikap independen dan netral dalam seluruh proses penyelenggaraan pilkada serentak 2015.