Kemendag harap WTO prioritaskan kepentingan negara berkembang

WTO perlu memprioritaskan perundingan agenda pembangunan dan pertanian yang menjadi kepentingan utama negara-negara berkembang dan kurang berkembang,"

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) ke-10 di Nairobi, Kenya, diharapkan mampu memprioritaskan kepentingan negara berkembang dan kurang berkembang terutama pada isu pembangunan dan pertanian.

"WTO perlu memprioritaskan perundingan agenda pembangunan dan pertanian yang menjadi kepentingan utama negara-negara berkembang dan kurang berkembang," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi, saat membuka dialog Kebijakan Sistem Perdagangan Multilateral berskala internasional, di Jakarta, Rabu.

Dalam dialog dengan tema utama Is the Doha Development Agenda Over or Continuing on Crossroad tersebut, Bachrul mengatakan, dengan memprioritaskan kepentingan negara berkembang dan kurang berkembang agar manfaat perdagangan terbuka yang diusung sistem perdagangan multilateral dapat dirasakan lebih berimbang oleh seluruh negara anggota WTO.

Bachrul menambahkan, WTO perlu menjaga momentum lahirnya Paket Bali, khususnya pada kesepakatan beberapa isu pertanian, pembangunan, dan perjanjian fasilitasi perdagangan. Hal tersebut untuk mendorong tercapainya kesepakatan baru di KTM-10 WTO, Desember nanti.

"Pemerintah berkepentingan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan multilateral dan WTO," jelas Bachrul.

Bachrul juga mengingatkan Agenda Pembangunan Doha di WTO yang mengalami kebuntuan selama lebih dari 10 tahun sejak digulirkan pada 2001 di Doha, Qatar. Indonesia sendiri, tengah melakukan deregulasi dan debirokratisasi yang sejalan dengan perjanjian fasilitasi perdagangan WTO.

Secara khusus Kemendag menyoroti pentingnya perjanjian fasilitasi perdagangan terhadap peningkatan perdagangan internasional, termasuk perdagangan Indonesia. Perjanjian ini mengatur penyederhanaan prosedur ekspor impor barang sehingga mempercepat arus perdagangan.

"Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dicetuskan Presiden RI sangat sejalan dengan semangat perjanjian fasilitasi perdagangan WTO. Oleh sebab itu, Kemendag mendukung perjanjian tersebut untuk segera berlaku," tambah Bachrul.

Pada Desember 2015 mendatang, KTM WTO ke-10 akan diadakan di Nairobi, Kenya. Dan diharapkan mampu mengulang kesuksesan KTM-9 di Bali dengan lahirnya Paket Bali yang merupakan hasil kesepakatan pertama pada WTO setelah mandeknya perundingan Putaran Doha sejak 2001 lalu.