DPR tunggu usulan "pulau penjara terpidana narkoba" BNN

Surabaya (ANTARA News) - Komisi III (Bidang Hukum) DPR RI hingga kini masih menunggu usulan resmi dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso tentang pulau terpencil sebagai penjara khusus narkoba.

"Sampai sekarang, usulan dari Pak Budi Waseso itu belum masuk DPR. Kalau ada nanti akan kita pelajari, tentu kita harus selektif untuk menyesuaikan dengan anggaran," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaedi Mahesa saat ke Mapolda Jatim, Rabu.

Dalam kunjungan yang tidak sempat bertemu Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji yang sedang mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Tuban itu, ia mengatakan pihaknya akan melihat program mana yang paling menguntungkan rakyat.

"Kalau penting untuk rakyat dan anggarannya ada, tentu akan kita dukung, tapi kalau ada program lain yang lebih penting untuk rakyat, maka anggarannya untuk program itu terlebih dulu," katanya dalam kunjungan bersama belasan anggota Komisi III DPR RI itu.

Sebelumnya (9/10), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso berencana membuat penjara khusus narkoba di pulau terpencil guna memutus akses pengedaran narkoba, termasuk jaringan komunikasi dan transportasi, bahkan LP khusus narkoba itu juga memiliki program rehabilitasi.

Menurut Desmond J Mahesa, maksud dan tujuan kunjungan Komisi III DPR RI ke Kapolda Jatim tidak hanya membahas masalah narkotika, namun banyak kasus, diantaranya kasus Cinderella (sengketa lahan PT Cinderella, Jalan Tanjungsari, Surabaya).

"Juga soal Pasar Turi (kasus yang menyeret calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini), kasus penambangan pasir ilegal di Lumajang, dan kasus Kapolres yang aneh-aneh, seperti kasus polisi narkoba (kasus yang jumlahnya belasan di Jatim), tentu status polisi itu harus jelas sebagai pemakai atau bandar," katanya.

Bahkan, dalam kasus Lumajang juga melibatkan anggota (kepolisian). "Untuk itu, kami masih berharap bisa bertemu Kapolda dan Wakapolda Jatim pada Rabu (11/11) malam setelah Presiden kembali ke Jakarta," katanya.

Rencananya, pertemuan pada Rabu (11/11) malam itu akan dihadiri Kepala BNN Provinsi Jatim Brigjen Pol Sukirman, namun sebelumnya akan bertemu dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya terkait Pasar Turi.

"Kami sebenarnya ingin bertemu Bu Risma juga, tapi agenda beliau banyak, sehingga kami tidak bisa bertemu. Kami akan ke Kejati Jatim, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Kanwil KemenkumHAM Jatim," katanya.