Kapolri: Kampanye pilkada bisa dijerat "Hate Speech"

Untuk pengamanan pilkada, kita sudah siap, tinggal menjalankan saja, tapi saya ingatkan kepada anggota agar hati-hati, karena peserta pilkada juga bisa dikenai SE Hate Speech (Ujaran Kebencian) bila SARA,"

Surabaya (ANTARA News) - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyatakan kampanye pilkada serentak yang menyerang unsur SARA akan bisa dijerat dengan SE Kapolri Nomor 6/X/2015 tentang "Hate Speech" atau Ujaran Kebencian.

"Untuk pengamanan pilkada, kita sudah siap, tinggal menjalankan saja, tapi saya ingatkan kepada anggota agar hati-hati, karena peserta pilkada juga bisa dikenai SE Hate Speech (Ujaran Kebencian) bila SARA," katanya setelah menyampaikan pembekalan anggota di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Selasa.

Ditanya tingkat kerawanan dalam Pilkada Serentak 2015 yang pelaksanaannya di Jatim untuk 19 kabupaten/kota, ia mengatakan tingkat kerawanan politik di Jatim itu tergolong atau "tengah-tengah".

"Di sini, kerawanan yang ada hanya kecurangan, bukan sampai konflik politik," katanya, didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono.

Dalam pembekalan yang diberikan kepada para Kapolres se-Jatim dan bahkan sejumlah bintara, Kapolri meminta para pimpinan kepolisian tidak menyepelekan peran anggota polisi yang bertugas di lapangan.

"Bintara itu merepresentasi kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, karena itu perannya jangan dikecilkan atau disepelekan, mereka berada paling depan saat bertugas di lapangan, mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya.

Ia memberi contoh saat anggota melakukan tindakan saat terjadi kecelakaan di jalan. Begitu juga ketika anggota di lapangan menangani keamanan dan masalah lain di masyarakat.

"Kalau polisi di lapangan berhasil, artinya negara hadir. Tapi kalau tidak berhasil, artinya negara tidak hadir, karena Bintara juga harus dibuat menjadi cerdas, berdaya, atau pintar," ucapnya.

Menurut dia, pembinaan anggota yang diterapkan institusi kepolisian selama ini ada kekeliruan. "Bintara seolah-olah hanya sebagai anak buah yang harus melaksanakan perintah atasan begitu saja," katanya.

Baginya, pola seperti itu saat ini harus diubah. "Karena itu bintara harus diberdayakan, dipintarkan, agar cakap menghadapi persoalan sehari-hari di masyarakat, termasuk menghadapi pilkada," katanya.

Kapolri yang berada di Jatim untuk mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Jatim pada 9-11 November 2015 itu menegaskan bahwa pembinaan bintara itu penting, karena Bintara Polri juga berbeda dengan TNI.

"Mestinya harus dirasakan, beda dengan militer yang bertindak secara berkelompok, tapi kalau polisi bisa bertindak dengan berdua atau bertiga orang saja," katanya.

Oleh karena itu, para bintara harus dibina untuk menjadi polisi yang memiliki wawasan, pintar, berdaya, dan tanggap, sehingga pembinaan bintara itu juga penting.