Sudan hargai pasukan perdamaian Polri di Darfur

Mereka minta kepada kita agar anggota Polri untuk bertugas di Sudan tetap dipertahankan."

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, sebanyak 150 personel Polri yang bertugas untuk pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Darfur mendapat penghargaan dari pemerintah dan parlemen Sudan.

"Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sudan mengunjungi 150 personel Polri yang jadi bagian pasukan perdamaian PBB. Polri mendapat penghargaan dari parlemen dan pemerintah Sudan," ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.

Pemerintah dan parlemen Sudan juga berharap, personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat lebih lama bertugas di salah satu negeri Benua Afrika yang rawan konflik itu.

"Mereka minta kepada kita agar anggota Polri untuk bertugas di Sudan tetap dipertahankan. Bahkan, mereka meminta tambahan 150 orang lagi untuk ditempatkan di perbatasan Sudan Selatan," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

"Kalau di Darfur itu kan wilayah konflik antar-etnis, suku. Tapi, anggota Polri yang bertugas bisa diterima dengan baik, tidak seperti pasukan perdamaian dari negara lain. Polri kita bisa melakukan pendekatan dengan baik sehingga bisa diterima dengan baik," ujarnya.

Selain itu, dikemukakannya, "Parlemen Sudan bilang, kalau bisa pasukan perdamaian di Sudan adalah pasukan TNI dan Polri dari Indonesia saja. Juga ada penyematan medali dari Panglima United Nation African Union Mission (UNAMID) Letjen Paul Ignace Mella dari Tanzania."

Dalam kunjungan itu, Komisi III DPR RI melihat masih ada kekurangan dan keluhan dari anggota Polri, termasuk ganjaran (reward) dari pimpinan Markas Besar (Mabes) Polri.

"Mabes Polri baiknya membuat semacam reward terhadap personel Polri yang ketika kembali ke Tanah Air. Misalnya, memberikan posisi penting sebagai reward. Ketika kami tanya, personel Polri di Sudan galau, sebab kalau pulang ke Indonesia, nasib mereka tidak jelas, apakah dari posisi atau jabatan," ungkap Masinton.

Selain itu, Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengadakan pertemuan dengan 1.000-an pelajar dan mahasiswa Indonesia di Sudan, dan meninjau kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Khartoum.

"Pemerintah perlu membangun kantor KBRI secara permanen. Sekarang ini, kantor KBRI masih menyewa. Soal pelajar, mereka dapat beasiswa dari Kemenag, tapi setelah di sana tak diurus lagi oleh Kemenag. Usulan mereka adalah ada asrama mahasiswa," demikian Masinton.