Gelar pahlawan nasional untuk Soeharto bisa kontroversial

... dalam peristiwa 'kudeta' atas Soekarno, berbagai pelanggaran HAM dan korupsi. Klarifikasi politik ini dipilih karena tidak mungkin lagi melakukan proses hukum atas Soeharto karena kehilangan subyek...

Jakarta (ANTARA News) - Setara institute menilai pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden kedua Indoensia, Soeharto, akan selalu menimbulkan kontroversi karena belum dilakukan klarifikasi politik terhadap penguasa orde baru itu.

"Gelar Pahlawan untuk Soeharto masih prematur karena klarifikasi politik atas peranannya dalam berbagai peristiwa politik dan kekerasan sistematis belum pernah dilakukan, sehingga tidak pernah akan diperoleh fakta obyektif atas kepahlawanan Soeharto," kata Ketua Setara Institute, Hendardi, yang juga pegiat HAM, di Jakarta, Selasa.

Menurut Hendardi, Soeharto banyak mencatatkan praktik antikepahlawanan selama memimpin bangsa, sekalipun tetap diakui ada peran positif Soeharto.

"Karena posisinya yang demikian, maka selalu akan timbulkan kontroversi setiap upaya glorifikasi atas Soeharto, salah satunya dengan menjadikannya sebagai pahlawan nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Hendardi mengatakan, dibanding mengkaji upaya pemberian gelar pahlawan, lebih baik pemerintah melakukan klarifikasi politik atas kejahatan Soeharto.

"Termasuk dalam peristiwa 'kudeta' atas Soekarno, berbagai pelanggaran HAM dan korupsi. Klarifikasi politik ini dipilih karena tidak mungkin lagi melakukan proses hukum atas Soeharto karena kehilangan subyek," katanya.

Pada sisi lain, Soeharto diketahui banyak membangun insfrastruktur nasional, di antaranya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan sesanti pemerintahan stabilitas pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan, dia bisa mengantar Indonesia menuju tahap tinggal landas.

Pada masa pemerintahannyalah disusun GBHN sebagai tuntunan pembangunan nasional, Pelita dan Repelita pada jangan pendek-menengah, dan skema waktu Pembangunan Jangka Panjang I dan II untuk jangka panjang.

Selain itu, dia meletakkan sistem pemerintahan yang berjenjang berbasis birokrasi yang rapi. Wajib belajar sembilan tahun juga dicanangkan pada masa dia memerintah, dengan Keluarga Berencana yang dipujikan internasional.

Pada masa pemerintahannyalah, konsep pembangunan fisik dan ekonomi diberi tempat penting, dengan Emil Salim --seorang ahli ekonomi dan menteri di bidang ekonomi-- di posisi menteri lingkungan hidup.