Pengamat: jangan anggap warga pedesaan bodoh

Jangan ada anggapan bahwa masyarakat pedesaan dan pesisir itu bodoh. Mereka mampu bertahan hidup, meski pada umumnya memang masih tergolong miskin,"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pakar LSM Koalisi Bersama Rakyat Dr Berlian TP Siagian menilai, sejak lama masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan pesisir memiliki cara tersendiri untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi dan tantangan hidup yang tidak ringan.

"Jangan ada anggapan bahwa masyarakat pedesaan dan pesisir itu bodoh. Mereka mampu bertahan hidup, meski pada umumnya memang masih tergolong miskin," katanya kepada pers di Jakarta, Senin.

Isu yang sama dikemukakan oleh Dr Berlian saat diskusi bedah APBN 2016 yang diselenggarakan oleh Humas Koalisi Bersama Rakyat (KIBAR) di Jakarta beberapa hari sebelumnya.

Menurut dia, pengalaman transformasi di Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jati Waras, Kabupaten Tasik Malaya Selatan mencatat, antara 2009-2014 penghasilan rata-rata per keluarga di desa itu Rp 300.000 per bulan, kemudian menjadi Rp 1.500.000 per bulan, dan saat ini masih konsisten naik.

Secara numeral, kenaikan 500 persen dalam lima tahun setelah dikoreksi inflasi, tampak bahwa daya beli masyarakat naik 233 persen atau setara dengan kenaikan 37,9 persen per tahun dengan "compound interest" (pertumbuhan berganda).

"Angka ini sangat fantastis dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang masih terseok-seok untuk mencapai enam persen per tahun. Harus diingat pula bahwa transformasi Desa Mandala Mekar ini terjadi tanpa dana dari anggaran pemerintah," kata Berlian.

Pengamat ekonomi itu lebih lanjut mengingatkan, bantuan yang akan diberikan LSM KIBAR bersama Pemerintah untuk masyarakat pedesaan dan pesisir nanti jangan memakai pendekatan "top-down", tapi "bottom-up", yakni bertanya dulu kepada mereka mengenai apa saja yang mereka butuhkan.

"Dengan pemetaan seperti itu, bantuan kepada masyarakat pedesan dan pesisir akan tepat sasaran," kata pengajar di Universitas Pelita Harapan itu sambil menambahkan perlunya KIBAR membuat program yang "membumi" untuk membantu percepatan pembangunan daerah pedesan dan pesisir.

Ia menambahkan, besaran dalam APBN 2016 belum tercermin pada pembangunan ekonomi yang berkesejahteraan rakyat, sebab belum fokus pada proses transformasi "desa masyarakat miskin" menjadi "masyarakat desa mandiri".

Dikatakannya, sistim penganggaran masih memerlukan waktu lama untuk berubah dan harus disadari bahwa motor utama perubahan menuju kemajuan adalah transformasi masyarakat desa.

Studi empirik menunjukkan, transformasi desa adalah variabel paling berpengaruh dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Atas dasar fakta itu, alokasi anggaran untuk transformasi desa seharusnya menjadi andalan utama, demikian Dr Berlian TP Siagian.