Mekkah (ANTARA News) - Setelah perundingan selama beberapa jam, Hamas dan Fatah yang bersaing mencapai kesepakatan, Kamis, mengenai pembagian pos kementerian dalam pemerintah persatuan nasional yang akan mereka bentuk. Sumber Hamas yang tahu mengenai perundingan itu mengatakan, telah disepakati bahwa gerakan Hamas yang berkuasa kubu Perdana Menteri Ismail Haniya akan memperoleh tujuh pos kementerian, sementara gerakan oposisi Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas akan memperoleh enam kementerian. Selain pos perdana menteri, Hamas akan memperoleh kementerian-kementerian pendidikan, al-Waqf (harta Islam), tenaga kerja, urusan daerah, olahraga dan pemuda, serta pengadilan dan perhubungan. Kementerian dalam negeri, sebuah pos penting yang mencakup kendali atas pasukan keamanan dan telah menjadi sumber perselisihan, akan dipegang oleh seorang independen yang dicalonkan oleh Hamas. Fatah di pihak lain akan diizinkan memilih seorang calon independen untuk menjadi menteri luar negeri. Sallam Fayyad, mantan menteri keuangan dan seorang anggota Partai Jalan Ketiga yang independen, berhaluan kiri liberal, mungkin akan dipilih lagi sebagai menteri keuangan, yang merupakan jabatan penting lain yang menjadi titik perekat karena kementerian tersebut memegang kendali atas perbendaraan, kata sumber itu. Sumber itu menambahkan, disepakati juga untuk memberikan empat kementerian kepada empat blok lain di Dewan Legislatif Palestina (PLC) -- PFLP, DFLP, Jalan Ketiga dan Palestina Independen. Kekerasan internal antara anggota-anggota Hamas dan Fatah, dua kelompok Palestina yang bersaing, menewaskan puluhan orang sejak pertengahan Desember ketika Abbas menyerukan pemilihan umum presiden dan parlemen bulan lalu menyusul kegagalan perundingan mengenai pembentukan pemerintah persatuan Palestina.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
