Jakarta (ANTARA News) - Setelah pesta rakyat pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar usai, kini saatnya NAD bekerja untuk rakyatnya. "Gubernur harus segera membuat pola pembangunan yang betul-betul beranjak dari aspirasi masyarakat," kata Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro, di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan, gubernur terpilih harus segera mengimplementasikan dan menjawab tantangan peningkatan perekonomian, mengentaskan kemiskinan, dan keterbelakangan di Aceh. "Saya kira tidak ada pilihan lain dari Irwandi untuk tetap koordinasi dengan pemerintah pusat dan membuat kebijakan jangka pendek dan pajang, karena mereka tidak mempunyai banyak waktu hanya lima tahun," katanya. Dalam kesempatan berbeda Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam M.Al Khaththath mengatakan pascapelantikan gubernur/wakil gubernur, yang perlu dilakukan pemerintah Aceh adalah pengelolaan kekayaan alam sesuai syariah, agar bisa menjamin terwujudnya jaminan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis. "Sehingga rakyat Aceh bisa hidup dalam keadaan aman, sehat wal afiat, dan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi," katanya. Al Khaththath mengatakan, dinas syariah harus diberdayakan dan dengan dukungan dari MPU serta organisasi masyarakat Islam melakukan pendidikan syariah secara kaffah (sepenuhnya). Langkah tersebut, dalam rangka mempersiapkan pikiran dan perasaan masyarakat, sehingga punya kesadaran tentang kehidupan di bawah naungan syariah. "Tentu saja harus ada keyakinan yang sama antara pemerintah, aparat, dan rakyat bahwa dengan hidup di bawah naungan syariahlah yang akan membuahan kehidupan di NAD yang penuh berkah," katanya. Gubernur/wakil gubernur NAD Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar itu dilantik Mendagri M Ma`ruf dalam sidang paripurna istimewa DPRD NAD di Banda Aceh, dengan dihadiri sedikitnya 3.000 undangan terdiri dari tokoh nasional dan lokal serta sejumlah Duta Besar negara sahabat.(*)
Copyright © ANTARA 2007
