Kami jaga-jaga jika ada kesulitan atau misalnya default, maka pemerintah bisa bantu ..."Bogor (ANTARA News) - Dana dukungan tunai (viability gap funding/VGF) untuk proyek infrastruktur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016 naik senilai 10 persen menjadi Rp1,1 triliun dari APBN 2015 senilai Rp1 triliun, yang juga selama ini belum terserap optimal.
Meskipun tidak naik signifikan, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, di Bogor, Sabtu, mengatakan bahwa pemerintah masih memiliki anggaran penjaminan untuk proyek infrastruktur dari pos pembiayaan senilai Rp860 miliar.
"Kami jaga-jaga jika ada kesulitan atau misalnya default, maka pemerintah bisa bantu, termasuk untuk pemerintah Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS)," katanya kepada pers di Bogor.
VGF dan pejaminan itu merupakan instrumen pemerintah yang ditawarkan kepada investor swasta, agar tertarik dalam bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur.
Alokasi VGF diperlukan mengingat masih banyaknya proyek infrastruktur yang kurang memiliki kelayakan finansial, sehingga dapat mengurangi minat investor swasta.
Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan, Kunta W.D. Nugraha, mengatakan bahwa salah satu proyek KPS yang akan dijamin itu adalah proye Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), antara lain di Umbulan, Jawa Timur.
Selain itu, BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero juga berencana untuk mengalokasikan jaminan finansial untuk proyek SPAM Bandar Lampung dan SPAM Semarang Barat.
Skema KPS merupakan inisiasi pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan swasta dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah mengalokasikan pembiayaan melalui KPS dapat memenuhi 30 persen dari total kebutuhan pembangunan infrastruktur periode 2015-2019 yang senilai Rp5.500 triliun.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2015
