Pemerintah bergerak cepat atasi pangan di Indonesia

Boyolali (ANTARA News) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Pemerintah bergerak cepat mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan masalah pertanian guna mengatasi kebutuhan pangan di Indonesia.

"Pemerintahan Jokowi-JK setahun telah berjalan, dan sejak saya dilantik menjai Mentan RI langsung menghubungi Ketua Umum Kontak Tani Negara Andalan (KTNA) Nasional Winarno Tohir, melakukan diskusi membahas masalah sektor pertanian," kata Mentan disela acara pembukaan "Rembug Paripurna KTNA Expo 2015", di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah, Jumat.

Menurut Mentan masalah-masalah regulasi yang menghambat pembangunan pertanian misalnya pengadaan benih yang dahulu pengadaannya dengan cara tender, tetapi kini atau mulai 2014 Presiden Jokowi bergerak cepat membuat Pepres sehingga masalah pertanian disesuaikan regulasinya.

"Hal ini, seperti pada moto Kementan yakni Pertanian boleh hancur tetapi berjalan sesuai presedur," kata Mentan.

Mentan mengatakan setelah kebijakan dilakukan kemudian melihat faktor-faktor produksi yang menjadi kunci antara lain irigasi mengalami kerusakan sekitar 52 persen seluruh Indonesia karena selama 20 tahun tidak ada perbaikan.

Kemudian, lanjutnya, Presiden memberikan target dengan memerintahkan Menteri Pertanian untuk menyelesaikan selama tiga tahun dengan satu juta hektare per tahun. Dan, ternyata hingga satu tahun ini, sudah dua juta hektare dapat diselesaikan. Anggaran tahun ini sebanyak 2,6 juta ha dengan APBN dan 700 ribu ha (DAK).

Menurut Mentan faktor yang kedua masalah pupuk, pihaknya sudah mengunjungi 300 daerah kabupaten di Indonesia selama enam bulan tidak ada keluhan kecuali Gunungkidul (DI Yogyakarta) dan Sulawesi Tenggara yang masih ada masalah.

Menurut Mentan masalah pupuk yang sering terlambat tersebut salah satunya dengan cara penegakan hukum yakni kerja sama dengan Polri, dan hasilnya sekitar 40 pelaku masuk penjara.

Selain itu, Mentan menjelaskan masalah tenaga penyuluh yang masih lemah dan jumlahnya hanya sebanyak 27.000 orang usianya rata-rata 50 tahun ke atas, meski semangatnya luar biasa tetapi di lapangan stamina berkurang.

"Hal ini, persoalan baru yang kita hadapi. Kita kekurangan sekitar 43 ribu orang tenaga penyuluh," katanya.

Pihaknya atas petunjuk Bapak Presiden kemudian dibantu dengan anggota TNI sebagai tenaga penyuluh di lapangan. Selain itu, dukungan anggota KTNA ada puluhan ribu orang di seluruh Indonesia mampu meningkatkan produksi pangan.

Mentan mengatakan hasil komoditas padi, jagung, kedelai produksinya naik. Bawang pada awalnya mau impor ternyata kini justru ekspor. Jagung juga ekspor sekitar 400 ribu ton dengan total rencana 4,6 juta ton tahun ini.

"Jika impor tidak dikendalikan akan berbahaya bagi petani," katanya.

Menurut Mentan, di Kabupaten Temanggung Jateng, tanam sebanyak 3.000 hektare bawang putih, kini mereka meminta akan menanam 20 ribu hektare. Sehingga, komoditas bawang putih tidak ada impor dapat mendistribusi dari daerah centra seperti Temanggung dan Brebes.

Indonesia satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK tidak ada impor beras. Padahal, sejumlah daerah menghadapi tantangan musim kemarau panjang atau elnino intensitas kenaikan kekeringan sekitar 2,35 persen tertinggi sepanjang sejarah.

"Kita pada 1998 mengalami hal sama dengan intensitas kenaikan kekeringan sekitar 1,9 persen dan kita impor beras 1,7 juta ton dengan jumlah pendudukan saat itu, 202 juta jiwa. Pada 2015 pendudukan naik 50,2 juta jiwa dengan elnino juga naik," katanya.

Menurut dia, jika tidak terjadi elnino di sejumlah daerah di Indonesia terutama lumbung padi produknya akan melimpah dan ada kemungkinan sudah bisa ekspor beras ke negara lain.

Selain itu, pihaknya sudah ekspor beras ketan sebanyak 134 ton, kacang hijau 60 ribu ton, jagung 400 ribu ton, bawang merah sebelumnya harga Rp35 ribu per kg, tetapi kini sudah Rp6.000/kg hingga Rp7.000/kg.

"Bawang ini, dari daerah centra seperti Brebes dan Bima kita distribusikan ke daerah daerah sehingga mampu menekan harga pasar," katanya.