"Ini lagi-lagi problemnya disitu karena kita sudah surati semua, sudah kita kumpulkan semua, supaya bupati/walikota sesegera mungkin untuk menyalurkan dana itu ke desa-desa," kata Marwan, kepada wartawan usai acara diskusi tentang "Peran akademisi dalam implementasi UU Desa" di aula kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Kamis.
"Saya tekankan bagi kabupaten dan kota yang masih menghambat penyaluran dana desa, maka DAK-nya tidak akan diberikan terlebih dahulu," katanya dalam keterangan resminya.
Marwan mengatakan, ada daerah yang menolak dana desa, diantaranya Walikota Batu Jawa Timur. Marwan berharap, Walikota Batu segera menerima dan membagikan dana untuk masyarakat desa.
"Mudah-mudahan pak walikota Batu terbuka hatinya untuk segera menerima dana itu. Karena itu hak desa, hak masyarakat desa bukan hak walikota. Oleh karena itu, hak masyarakat desa harus diberikan dan tidak dihambat," tegasnya.
Terkait ada kekhawatiran dana desa akan diselewengkan untuk dana pemilihan kepala daerah, menteri dari politisi PKB ini menegaskan, pihaknya sudah mengidentifikasi daerah mana saja yang akan menyelenggarakan pilkada.
"Sudah kita identifikasi, maka tidak boleh dana desa itu dijadikan alat politik terutama untuk pilkada. Itu dilarang keras," jelasnya.
Ia menambahkan, sudah ada petugas pengawasan dana desa. Selain sekitar 12 ribu orang eks fasilitator PNPM mandiri pedesaan, juga ada pendamping desa.
"Pengawasannya tentu kita punya fasilitator yang sudah kita luncurkan kurang lebih 12 ribu orang eks PNPM. Sebentar lagi ada pendamping desa yang kita luncurkan. Maka melalui mereka itu lah pengawasannya kita lakukan," terangnya.
Terkait penyaluran dana desa di Jawa Timur, menteri yang dari politisi PKB ini mengatakan bahwa penyerapan dana desa di Jatim cukup tingi. Pada tahap pertama sudah tersalurkan 100 persen. Sedangkan tahap kedua, sudah tersalurkan sekitar 90 persen.
"Penyerapan dana desa di Jawa Timur relatif tinggi," tandasnya sambil menambahkan, dana desa secara nasional pada Tahun 2016 akan mengalami kenaikan sekitar dua kali lipat dari Rp 20,7 triliun menjadi Rp 47 triliun.
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
