LIPI telaah kebijakan ketenagalistrikan Jokowi

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kamis, mengatakan tengah menelaah kebijakan kelistrikan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengejar target penambahan kapasitas pembangkit menjadi 86,6 Giga Watt (GW).

Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho mengatakan permasalahan sektor kelistrikan Indonesia cukup banyak menjangkau berbagai aspek sehingga telaah dilakukan untuk mengupas tuntas akar persoalan sekaligus menawarkan alternatif solusi bagi pemerintah.

Telaah fokus pada lima aspek terkait kebijakan kelistrikan nasional, di antaranya pengelolaan kelistrikan dalam semangat otonomi daerah, investasi atau pembiayaan dan peran swasta, listrik perdesaan, dan energi baru dan terbarukan di sektor ketenagalistrikan.

Peneliti Pusat Penelitian (Puslit) Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo mengatakan pembangunan listrik perdesaan skala kecil baik di wilayah perbatasan, terpencil, ataupun pulau-pulau terluar juga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam usaha meningkatkan rasio elektrifikasi.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Iskandar Zulkarnain mengatakan berkaca dari berbagai tantangan yang dihadapi program percepatan (fast track) tahap I dan tahap II, muncul keraguan dari berbagai kalangan masyarakat akan kemampuan pemerintah dalam mewujudkan target 35.000 MW dalam lima tahun ke depan.

Menurut dia, berbagai permasalahan mulai dari perijinan, pembebasan lahan, kasus-kasus hukum, hingga aspek paska operasi pembangkit menjadi tantangan pemerintah, PLN beserta para aktor lainnya.

Dalam Laporan Satu Tahun Pembenahan Sektor ESDM secara umum pemerintah telah menyebutkan berbagai capaian dalam bidang ketenagakerjaan antara lain percepatan proses perizinan, penguatan kelembagaan dan organisasi, dan capaian investasi.

Dalam RPJMN 2015--2019 di bidang ketenagalistrikan, pemerintah telah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit dari 50,7 GW menjadi 86,6 GW serta peningkatan perbandingan proses kekuatan daya listrik (rasio elektrifikasi) dari 81,5 persen menjadi 96,6 persen.

Pemerintahan Jokowi pada awal Mei 2015 meluncurkan program 35.000 MW dengan nilai investasi diperkirakan lebih dari Rp1.000 triliun.