"Dalam rekrutmen petugas ini masih ditemukan unsur nepotisme, memilih dari kalangan sendiri guna mendapatkan kuota haji sehingga dapat ke Tanah Suci," kata Saleh saat menghadiri pembukaan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1436 H/2015 M di Ancol, Jakarta, Selasa.
Saleh mengatakan banyak TPHD yang dipilih untuk melayani jamaah haji adalah orang yang berasal dari lingkungan kepala daerah atau pejabat.
"TPHD banyak yang datang dari orang dekat bupati atau gubernur, keluarga dan atau tim suksesnya," kata dia.
Bahkan, kata dia, terdapat temuan TPHD itu berangkat ke Tanah Suci tanpa dibekali dengan kemampuan manasik haji yang baik.
"Ada petugas haji yang malah dapat bimbingan dari jamaah hajinya, bahasa Arab tidak bisa, kemampuan komunikasi kurang," kata dia.
Menurut dia, hal itu terjadi di sejumlah daerah sehingga temuan kasus nepotisme itu harus menjadi perhatian sejumlah pihak, terutama Kementerian Agama untuk mencegah hal itu terjadi lagi.
Lebih lanjut, dikatakannya agar proses pemilihan TPHD diperketat sehingga tidak ada lagi petugas tidak berkompeten yang mengurusi jamaah. Belum lagi, TPHD yang tidak berkompeten itu memiliki potensi untuk mengurangi kuota jamaah haji Indonesia. Artinya, antrian jamaah haji akan semakin panjang karena diisi oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak mendapatkan kuota itu.
"Agar petugas dicek dan seleksi diperketat untuk menghindari hal seperti itu," kata dia.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
