Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pembangunan rumah susun (Rusun) sederhana di kota-kota besar di Indonesia dipercepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah. "Tadi saya memimpin rapat koordinasi membahas percepatan pembangunan rumah susun di kota-kota besar yang bisa dihuni lebih dari satu setengah juta jiwa penduduk," kata Presiden dalam jumpa pers usai rapat koordinasi terbatas di kantor Meneg Perumahan Rakyat Jakarta, Rabu. Kepala negara mengatakan, pemerintah berencana membangun 1.000 tower atau 600 ribu unit rumah susun sederhana dalam lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan ini, katanya, adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah menengah ke bawah, sekaligus merupakan solusi untuk mempertahankan kondisi lingkungan hidup yang baik, serta solusi atas upaya penghematan biaya transportasi masyarakat di perkotaan. Pemerintah, kata Presiden, akan memberikan insentif dan subsidi kepada warga berpenghasilan rendah itu sehingga mereka dapat membeli rumah susun tersebut. Presiden Yudhoyono mengatakan, rencana pembangunan rumah susun ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan datangnya banjir karena bisa mengkonsentrasikan lokasi perumahan masyarakat sehingga tidak mengganggu aliran sungai dan daerah resapan air. Mengenai biaya pembangunan rumah susun itu, Presiden mengatakan, pemerintah akan bekerja sama dengan pengembang swasta dan perbankan. Sementara dari APBN dan APBD, akan ada alokasi dana untuk insentif dan subsidi perpajakan. Sementara itu, Meneg Perumahan Rakyat, M.Yusuf Asy`ari, mengatakan, biaya pembangunan 1.000 tower Rusun itu diperkirakan mencapai Rp50 triliun dan disepakati untuk dibiayai oleh pengembang swasta sebesar 30 persen dan oleh perbankan 70 persen. "BTN sudah menyatakan kesanggupannya untuk membiayai proyek ini," katanya. Terkait dengan rencana pembangunan Rusun ini pada Maret 2007, Meneg mengatakan, hal itu masih terkendala oleh belum adanya peraturan pemerintah tentang penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) pembangunan Rusun ini. "Pemerintah sudah sepakat untuk membebaskan PPN pembangunan Rusun ini yang nilainya maksimal Rp145 juta per unit. Tetapi PP-nya masih di tangan menteri keuangan dan harus dikonsultasikan dulu dengan DPR," katanya. Pemerintah juga sepakat untuk memberikan subsidi bunga kepada para pembeli Rusun ini, katanya menambahkan. Rakor terbatas itu juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa anggota Kabinet Indonesia Bersatu lainnya, seperti Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendagri M.Ma`ruf, Menhan Juwono Sudarsono, dan Kepala Bapenas Paskah Suzetta.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
