Darmin: alasan rendahnya belanja modal tidak berlaku

Alasan rendahnya belanja modal seperti pada tahun 2015 tidak akan berlaku lagi pada tahun 2016 mendatang,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan alasan untuk rendahnya belanja modal tahun 2016 tidak akan berlaku.

"Alasan rendahnya belanja modal seperti pada tahun 2015 tidak akan berlaku lagi pada tahun 2016 mendatang," kata Darmin di Kompleks Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

Hal tersebut, kata Darmin, sesuai instruksi Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, ketika disampaikan bahwa hingga saat ini realisasi belanja modal baru berkisar 27 persen dari target.

Rendahnya belanja modal pemerintah pada 2015 ini, lanjut Darmin, karena adanya perubahan nomenklatur di sejumlah Kementerian dan Lembaga. Meski demikian, ia memandang persentase tersebut lebih tinggi dari 10 tahun ke belakang.

"Dua puluh tujuh persen itu lebih tinggi dari 10 tahun ke belakang. Walaupun begitu, tahun ini memang agak lebih lama karena nomenklatur di beberapa kementerian belum selesai, misal Kementerian PU PERA (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), karena ada Pera-nya jadi lama karena dia belum bisa bekerja jika belum selesai," katanya.

Dia juga meyakini pada Desember mendatang belanja modal pemerintah akan lebih tinggi sebagai imbas dari beberapa bulan terakhir ini Kementerian dan Lembaga baru melewati proses tender.

"Memang jika lihat perkembangan anggaran, itu keluarnya November dan Desember, mungkin sampai bulan ini sudah ada, sedangkan bulan lalu paling tender, itu saja," jelasnya.

Darmin menuturkan prosedur pengadaan barang untuk tender memang cukup lama. Karenanya dia mengharapkan mulai tahun depan, tender sudah dilakukan pada awal Januari.

"Karena prosedur pengadaannya memang lama memang mestinya bisa lebih cepat ya, namun seberapa cepat saya gak tahu mari kita lihat," ucapnya.

World Bank memperkirakan realisasi belanja modal pemerintah Indonesia saat ini hanya 21 persen dari target hingga kuartal III. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan negara.