Istana tidak pidanakan penyebar isu foto setingan Presiden Jokowi

Kami tak akan melaporkan kepada polisi ..."

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan, pihaknya tidak akan melapor ke polisi terkait foto pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Suku Anak Dalam saat menggelar kunjungan ke Jambi jadi perbincangan di dunia maya dan dianggap telah diatur (setingan).

"Kami tak akan melaporkan kepada polisi, tapi tentunya kami juga melihat, mencatat bahwa yang seperti ini mudah-mudahan tidak akan terjadi di kemudian hari," katanya usai mengikuti sidang Kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Dia menegaskan bahwa Presiden secara sungguh-sungguh ingin mengangkat persoalan Suku Anak Dalam tanpa berprasangka apa-apa, namun ada pihak yang justru melakukan semacam pembunuhan karakter (character assassination).

"Yang beredar di media sosial cukup luas yang berkaitan dengan kunjungan Presiden ke Suku Anak Dalam yang seakan-akan ada rekayasa dalam foto. Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada sama sekali yang dilakukan oleh Presiden seperti yang dituduhkan," ujarnya.

Pramono mengungkapkan memang ada satu orang yang sama, yaitu Husni Thamrin (memakai batik), yang bertindak sebagai penerjemah saat berbicara dengan Suku Anak Dalam yang ada di dua tempat.

Seskab juga mengungkapkan jarak antara lokasi Presiden mengunjungi Suku Anak Dalam yang mereka turun gunung atau keluar dari hutan, dengan lokasi tempat penampungan itu kurang lebih sekitar 600 hingga 800 meter.

"Dengan demikian, apa yang dikembangkan di sosmed ini sudah di luar etik. Sama sekali tidak ada rekayasa foto atau apa pun, dan itu bukan karakter presiden kita," ujar Pramono.

Dia juga mengatakan, dalam setiap kunjungannya, Presiden selalu menegaskan bahwa jangan ada hal yang seakan-akan diperlihatkan baik.

"Beberapa acara yang sudah disusun, dan ternyata baru disiapkan satu-dua hari, begitu dilaporkan kepada Presiden, pasti akan dibatalkan," ungkapnya.

Pramono mengatakan, Presiden Jokowi akan mengunjungi tempat-tempat yang memang membutuhkan kebijakan dan keputusan darinya, termasuk yang rumah singgah di Palembang sama sekali bukan hal yang direkayasa.

"Tempatnya memang di tempat kumuh, dan itulah yang menjadi hal yang mendapatkan perhatian Presiden selama ini," demikian Pramono Anung.

(T.J008/B/E001/E001) 02-11-2015 19:47:44