Presiden perintahkan deteksi dini konflik jelang pilkada

Pak Presiden tadi perintahkan kepada kita semua, terutama BIN dan Kapolri serta Kemendagri untuk melakukan deteksi dini di sejumlah daerah/wilayah yang kemungkinan mulai dari tahapan-tahapan kemarin, justru diluar dugaan timbul konflik,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk melakukan deteksi dini di sejumlah daerah akan potensi konflik jelang Pilkada serentak, Desember 2015.

"Pak Presiden tadi perintahkan kepada kita semua, terutama BIN dan Kapolri serta Kemendagri untuk melakukan deteksi dini di sejumlah daerah/wilayah yang kemungkinan mulai dari tahapan-tahapan kemarin, justru diluar dugaan timbul konflik," ujar Tjahjo usai rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.

Tjahjo mengungkapkan bahwa kondisi menjelang Pilkada serentak 9 Desember 2015 ini cenderung tenang mengingat waktu yang tersisa tinggal sebulan lagi.

"Dicermati karena pilkada ini yang tinggal satu bulan ini suasananya adem-adem saja, tidak seperti pilkada pada lima tahun yang lalu," ujar Tjahjo.

Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada yang diikuti oleh sembilan Provinsi, 224 Kabupaten dan, enam Kota, sudah tercukupi semua.

"Cuma masih ada beberapa pertimbangan lain antara DPRD dengan Bawaslu, mengingat ada sejumlah daerah yang APBD-nya tergolong defisit, tapi masih bisa ditanggulangi oleh tingkat provinsi," tambah Tjahjo.

Menurut Mendagri, anggaran Pilkada yang dianggarkan dari APBD sebesar Rp7,1 Triliun.

"Ini justru memang cukup mengejutkan. Dari sisi efeisiensi dibanding pilkada seperti semula, dari perhitungan yg hanya Rp4,8 Triliun ternyata pilkada serentak justru meninggat jadi Rp7,1 Trilyun," tambah Tjahjo.

Kemudian Tjahjo juga menyampaikan adanya penegasan yang disampaikan dalam rakor di Menkopolhukam bahwa kepada Mendagri, Bareskrim, Kapolri dan Jaksa Agung untuk memberi peringatan kepada daerah tingkat II yang mengingkari naskah perjanjian hibah daerah yang menyangkut anggaran pengawasan dan anggaran pilkada.

"Selain itu, Presiden juga memerintahkan untuk mencermati mengenai DPT kemudian kami juga sudah lakukan apel satpol PP dan kecamatan untuk forum pimpinan daerah di tingkat kecamatan harus ada sinergi antara camat, tokoh masy, agama, adat, kapolsek dan koramil, mengingat potensi konflik dan indikasi manipulasi-manipulasi itu ada di tingkat kecamatan," tambah Tjahjo.

Tjahjo juga berharap Pilkada serentak ini dapat berjalan lancar, sukses, demokratis, kedepan.

"Hanya ada dua pemilu serentak, yaitu pemilu daerah serentak, yaitu Gubernur, Wali Kota, Bupati, DPRD dan DPRD Provinsi, kemudian pemilu nasional serentak, memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wapres," tambah Tjahjo.

Mulai 4 November 2015, tim dari Menteri Polhukam, Kapolri, Bawaslu akan datang memantau tiga daerah, khususnya TTU, Tasik dan Blitar dan sejumlah daerah yang diindikasikan masih ada potensi-potensi yang kemungkinan menimbulkan konflik pada saat penghitungan suara atau pada saat penetapan suara.

Terkait masih adanya indikasi calon yang statusnya masih bebas bersyarat, calon yang diindikasikan masih memanipulasi surat pendaftaran dari parpol.

Hal tersebut yang tadi diperintahkan oleh Presiden kepada BIN, Kapolri untuk memantau dengan cepat agar sukses.