Depok (ANTARA News) - Partai Bela Negara (PBN) mencalonkan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso sebagai presiden dan Akbar Tandjung sebagai wakil presiden pada pemilu 2009. Ketua Umum PBN, Eddy Hartawan, usai deklarasi dan pelantikan DPC PBN Kota Depok, Rabu, mengatakan, duet tersebut merupakan gabungan antara Jawa dan Sumatera, seperti apa yang dilakukan Soerkarno pada masa lalu. Eddy menegaskan, Sutiyoso yang juga Ketua Pembina Laskar Merah Putih merupakan figur yang pas untuk memimpin bangsa ini, ditambah dengan gaya kepemimpinan Akbar Tandjung sebagai negarawan yang pas untuk mendampingi Bang Yos (panggilan akrab Sutiyoso). Dalam membentuk kabinet nantinya, kata Eddy, tidak perlu mengakomodasi kepentingan parpol, karena akan sulit menjalankan pemerintahan. "Dalam menjalankan pemerintahan perlu koordinasi yang baik antar sesama menteri," kata pria berkumis dan berjenggot tersebut. Ia mengatakan kedua orang tersebut mempunyai kapasitas yang memadai untuk memimpin bangsa Indonesia kedepannya. "Kita membutuhkan kedua orang tersebut untuk memimpin bangsa," jelas pria berambut gondrong tersebut. Ketua Umum Laskar Merah Putih tersebut lebih lanjut mengatakan tetap mendukung pemerintahan yang sekarang hingga tahun 2009. "Pemerintahan yang sah harus kita dukung, hingga akhir masa jabatannya," ujarnya. Eddy yang dikenal sebagai tim sukses Sutiyoso ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, juga mengatakan dirinya sebagai ketua umum PBN tidak berambisi untuk mendapatkan jabatan baik itu di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. "Saya tekankan disini bahwa dengan mendirikan parpol tidak berarti harus duduk sebagai eksekutif ataupun legislatif, jadi saya tidak mengincar jabatan apapun," paparnya. Partainya, kata dia, juga mendukung kembalinya kepada UUD 1945 yang asli bukan hasil amandemen, yang dihasilkan oleh elit-elit politik pada masa itu. PBN yang didirikan pada 16 Desember 2006, saat ini telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), sehingga tinggal menunggu hasil verifikasi saja. "Saat ini PBN mempunyai kantor DPD di 27 propinsi dan DPC yang tersebar di Indonesia," ujarnya. Ia menilai parpol besar yang ada saat ini telah banyak yang menyimpang dengan tidak lagi memperhatikan kepedulian kepada wong cilik, tapi lebih peduli wong licik. "Inilah sebabnya didirikan PBN untuk mensejahterakan rakyat kecil." Eddy juga mengatakan ada tiga hal perlu dilakukan yakni penghapusan bantuan dana kepada parpol, penghapusan perumahan DPR, dan perumahan menteri. "Lebih baik dana untuk parpol digunakan untuk kepentingan rakyat kecil, dan lebih baik anggota dewan dan menteri menerima tamu di kantornya saja," demikian Eddy.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
