Presiden: Pembangunan kanal bersekat mulai tampakan hasil

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan proyek pembangunan kanal bersekat di lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), mulai menampakan hasil.

Presiden Jokowi setelah meninjau pembangunan proyek kanal bersekat di Kabupaten Pulang Pisau, Sabtu, mengatakan kanal bersekat yang dikerjakan TNI telah tampak hasilnya.

"Sudah dikerjakan satu bulan. Sistem terlihat, kanal kelihatan, embung kelihatan," kata Presiden.

Satu bulan yang lalu, Presiden Joko Widodo melihat kebakaran di wilayah itu. Saat itu, Presiden melihat sulitnya memadamkan api di lahan gambut.

"Dulu tidak ada air sehingga lahan gambut mudah terbakar," kata Presiden ketika melihat pembangunan kanal di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya Presiden menjelaskan bahwa kanal ini akan mengalirkan air hingga menembus sungai. "Sekarang airnya selalu ada," kata Presiden.

Jika air telah ada di lahan gambut, terjadi pembasahan (rewetting) lahan di kanan-kiri kanal maka lahan gambut tidak akan mudah terbakar.

Upaya pembuatan kanal ini, kata Presiden, akan diperluas pada semua lokasi lahan gambut yang mudah terbakar di semua kabupaten.

"Tidak akan berhenti, hujan pun terus tidak akan berhenti. Akan dibangun di semua provinsi yang kebakaran, terutama lahan gambut," ucap Presiden.

Presiden menegaskan bahwa pembangunan kanal bersekat tidak boleh berhenti sebagai langkah pencegahan kebakaran di lahan gambut di masa yang akan datang.

Hal ini juga harus diikuti oleh upaya merawat dan menjaga kanal-kanal bersekat sehingga pembasahan lahan gambut bisa tetap berlangsung dengan baik sehingga air harus tetap menggenang di kanal maupun embung.

Sejalan dengan itu, Pemerintah melakukan perbaikan tata kelola lahan gambut.

Dalam Rapat Terbatas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada 23 Oktober 2015, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk menerapkan "One Map Policy", tidak memberikan izin baru pengelolaan lahan gambut.

"Segera lakukan restorasi gambut, review izin-izin lama. Sudah harus keras kita, yang belum dibuka tidak boleh dibuka," ujar Presiden Joko Widodo saat itu.