Pemprov: tiga langkah cegah kebakaran hutan Jatim

Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai ada tiga langkah pendekatan yang harus dilakukan untuk mencegah kebakaran sekaligus mengamankan hutan di wilayah tersebut, yaitu pre-emptive, preventif dan represif.

"Pendekatan pre-emptive yaitu pemberdayaan masyarakat dan imbauan masyarakat terlibat sejak dini, preventif atau pencegahan, dan represif yaitu penegakan hukum," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, pentingnya pre-emptive agar masyarakat menjaga hutan sebagai pemberian Allah untuk dipelihara dan dijaga demi kepentingan bersama.

Selanjutnya preventif atau sifatnya pencegahan sehingga dibutuhkan bergandengan tangan memperkuat kebersamaan untuk mengambil tindakan bersama sehingga dampaknya tidak meluas.

Berikutnya represif diperlukan untuk membuktikan bahwa polisi bekerja cepat, kemudian menetapkan tersangka pembakar hutan.

"Harus diarahkan ke efek jera dan tidak mengulang perbuatan membakar hutan yang membuat masyarakat sengsara," ucap Gus Ipul, sapaan akrabnya.

Berdasarkan catatannya, kawasan hutan di Jatim seluas 1.361.146 hektare atau sekitar 28,36 persen dari luas wilayah provinsi, dan kerusakan hutan mencapai 56 ribu hektare atau 4,1 persen dari luas lahan hutan.

Hal itu, lanjut dia, disebabkan karena faktor alam dan tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti pencurian kayu, penebangan hutan dan lainnya.

"Kebakaran hutan juga disebabkan oleh dua hal, yaitu karena dibakar dan sebab-sebab alamiah," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Sedangkan, lanjut dia, Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terdapat ada 60 titik api yang perlu diwaspadai dan dicermati, namun data laporan terakhir sudah menurun tinggal 26 titik, antara lain di Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Probolinggo, Situbondo dan Trenggalek.

Sementara itu, pengamanan hutan disarankan harus dilengkapi teknologi memadai, kendaraan khusus pemadaman untuk hutan, pos-pos pantau dibuat lebih banyak dan lebih tinggi, serta dilengkapi alat komunikasi canggih.

"Patroli hutan secara berkala lebih diaktifkan dengan dibekali ilmu dan teknoloi cukup, serta dilakukan pemotretan hutan. Ini salah satu bentuk meningkatkan sumber daya manusia bidang penanganan hutan," katanya.