Pemerintah akan kompromi untuk hindari "deadlock" RAPBN 2016

Ogan Komering Ilir, (ANTARA News) - Pemerintah akan berupaya mencari kompromi dan mengambil jalan tengah demi menghindari deadlock atau kebuntuan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Ogan Komering Ilir, Kamis, mengatakan ia telah melaporkan kepada Presiden terkait RAPBN 2016.

"Tadi juga sudah dilaporkan ke Presiden mengenai RAPBN, kami meyakinilah apapun anggota DPR dan pemerintah pasti tujuannya untuk bagaimana APBN itu sebagai vehicle untuk menyejahterakan rakyat," katanya setelah menunaikan sholat dhuhur di masjid yang terletak di depan Komplek Rumah Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel).

Ia yakin tidak akan ada deadlock karena pemerintah akan mencari kompromi dan jalan keluar.

Menurut dia, persoalan yang sekarang ini dipermasalahkan oleh beberapa fraksi dan anggota dewan diharapkan bisa diambil jalan keluarnya.

"Tentunya kami berkomunikasi dengan partai pendukung dan yang tidak pendukung. Dan juga jangan sampai APBN ini di-votinglah," katanya.

Komunikasi langsung dengan DPR, kata dia, sampai sejauh ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Lihut Binsar Panjaitan dan dirinya.

"Tadi juga Menkeu sudah memberikan laporan," katanya.

Presiden sendiri memberikan arahan kepada sejumlah menterinya agar meminimalisir perbedaan dalam pembahasan RAPBN 2016.

Apalagi APBN 2016 merupakan APBN yang akan menjadi APBN pemerintahan Jokowi-JK sehingga diharapkan mampu menerjemahkan harapan dalam nawacita.

"Arahannya adalah karena APBN kali ini betul-betul yang nanti akan menjadi APBN Presiden kan. Dengan demikian diharapkan betul-betul apa yang menjadi keinginan Presiden dalam nawacita itu bisa diterjemahkan. Nah itu yang sekarang diminta untuk Menkeu, kalau memang masih ada perbedaan diminta untuk diminimalisir, dicari jalan keluar dan titik tengahnya," katanya.

Presiden, kata Pramono, tidak akan menghubungi partai-partai politik tersebut secara langsung melainkan melalui menteri-menterinya.