Mendagri: harus ada sinergi antara APBN-APBD

Itu dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan, contohnya dalam pengelolaan dana yang berasal dari pemerintah pusat, yaitu dana Bantuan Sosial (Bansos) dan dana hibah yang rawan terjadi penyelewengan."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan harus ada sinergi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Itu dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan, contohnya dalam pengelolaan dana yang berasal dari pemerintah pusat, yaitu dana Bantuan Sosial (Bansos) dan dana hibah yang rawan terjadi penyelewengan," kata Mendagri di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut, ia sampaikan setelah menghadiri Rakornas Perencanaan Pembangunan Daerah Kemendagri di salah satu hotel kawasan Jakarta Pusat.

Dalam praktik sebenarnya, kata Tjahjo, banyak penyusunan perencanaan program-progaram daerah dan anggarannya tidak sesuai dengan skala prioritas yang dijanjikan dalam masa kampanye kepala daerah.

"Apalagi pada saat ini yang akan memasuki pilkada dikhawatirkan terjadi penyelewengan, misalnya dari anggaran dana Bansos dan dana hibah yang akhirnya menjadikan kepala daerah itu tersangkut masalah korupsi," kata Mendagri.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menyatakan tidak membenarkan apabila ada daerah yang memotong secara sepihak anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 yang sudah disetujui berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Menurut Mendagri, setidaknya ada 10 daerah yang melakukan pemotongan anggaran tersebut dan ia menegaskan sesuai hasil rapat koordinasi dengan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan sama sekali.

"Itu tidak boleh. Apabila sudah diteken tidak boleh diubah lagi. Sesuai arahan Pak Luhut bahwa Kemendagri, DPRD, Kejaksaan, dan Polri harus menyurati setiap kepala daerah agar tidak terjadi pemotongan anggaran," kata Tjahjo.

Menurut Mendagri, apabila anggaran yang sudah disetujui dalam NPHD tersebut dipotong, maka sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pilkada.

"Misalnya, dalam tingkat TPS dikhawatirkan nantinya tidak ada pengawasnya karena tidak ada anggaran akibat pemotongan tersebut. Itu akan repot karena akan mengganggu hasil keabsahan suara," katanya.

Namun, Mendagri tidak mau memberikan rincian lebih lanjut terkait daerah-daerah mana saja yang terbukti melakukan pemotongan anggaran tersebut.