BEI akan bentuk divisi khusus IPO

Itu speed listing agar kerja lebih banyak."

Jakarta, 28/10 (Antara) - Bursa Efek Indonesia (BEI) akan membentuk divisi khusus yang menangani perusahaan untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) agar prosesnya lebih cepat.

"Kami akan menambah satu divisi di bursa untuk menangani perusahaan yang berniat mencatatkan sahamnya di BEI. Itu speed listing agar kerja lebih banyak," kata Direktur Utama BEI Tito Sulistio usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Rabu.

Ia mengharapkan, divisi itu dapat mendorong jumlah emiten di BEI lebih banyak lagi sehingga menambah pilihan saham bagi investor yang menginvestasikan dananya di pasar modal domestik.

BEI juga akan memberi masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memangkas tahapan-tahapan yang harus dilalui BUMN dalam melakukan IPO.

Tito Sulistio menyampaikan bahwa UU Nomor 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara secara tidak langsung menghambat perusahaan pelat merah melakukan penerbitan saham di BEI. Dalam peraturan yang berlaku, setidaknya terdapat 13 pasal dan 25 tahap sebelum BUMN dapat melakukan permohonan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia.

"Ada 13 pasal dan 25 tahapan yang harus dilalui BUMN untuk melaksanakan privatisasi melalui mekanisme IPO, khusus privatisasi kami diminta masukan oleh DPR untuk mempercepat prosesnya. Rata-rata BUMN melakukan privatisasi sekitar dua tahun, mungkin nanti setahun bisa keluar," katanya.

Pada 2016, dikemukakannya, BEI menargetkan jumlah perusahaan yang akan melaksanakan penawaran umum perdana saham sebanyak 35 emiten pada tahun 2016, meningkat dibandingkan target tahun ini yang sebanyak 22 emiten.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Fadel Muhammad meminta BEI untuk menyampaikan usulan secara tertulis perihal yang menjadi kendala privatisasi BUMN melalui pasar modal.

"Kami sudah mendapatkan usulan dari BEI terkait privatisasi BUMN, kami akan bicarakan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam rapat kerja," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa privatisasi BUMN melalui pasar modal merupakan salah satu langkah untuk memperdalam pasar keuangan di dalam negeri yang akhirnya meningkatkan perekonomian nasional.