Pers diminta adil dalam pemberitaan kampanye Pilkada

Semarang (ANTARA News) - Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) PWI Provinsi Jawa Tengah meminta media cetak dan elektronik untuk berlaku adil dan berimbang kepada seluruh pasangan peserta pemilihan kepala daerah, khususnya dalam memberitakan kegiatan kampanye para kontestan.

Oleh karena itu, anggota Divisi Dokumentasi dan Publikasi LPP PWI Provinsi Jateng Budiono Isman memandang perlu pers mematuhi aturan main dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/2015.

"Jadi, tidak hanya UU Nomor 40/1999 tentang Pers, UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran, dan UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga PKPU dan peraturan Bawaslu juga harus mematuhinya," kata Budiono, yang juga Seksi Polkam dan Pemantau Pemilu PWI Jawa Tengah.

Budiono menegaskan bahwa tata cara penyelenggaraan siaran termaktub di dalam PKPU No.7/2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, termasuk iklan kampanye.

Di dalam Pasal 57 PKPU No. 7/2015, disebutkan bahwa media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran dilarang: menjual pemblokiran segmen; pemblokiran waktu untuk kampanye; dan/atau menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye.

Yang dimaksud pemblokiran segmen, sebagaimana termaktub di dalam PKPU itu, adalah kolom pada media massa cetak, subacara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh media massa pada pelaksanaan pilkada tingkat kabupaten/kota, lanjut Budiono, adalah durasi pemasangan iklan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur di dalam PKPU tersebut, yakni penayangan iklan kampanye selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.

Dalam Pasal 34 PKPU No.7/2015, disebutkan bahwa jumlah penayangan iklan kampanye di televisi untuk setiap pasangan calon paling banyak kumulatif 10 spot dan berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi per hari selama masa penayangan iklan kampanye.

Khusus iklan kampanye di radio, sebagaimana ketentuan di dalam PKPU itu, jumlah penayangannya untuk setiap peserta Pilkada paling banyak 10 spot dan berdurasi paling lama 60 untuk setiap stasiun radio per hari selama masa penayangan iklan kampanye.