FFH: Kepuasan publik bidang kesehatan-pendidikan tertinggi

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan berada di atas 50 persen."

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga penelitian Founding Fathers House (FFH) menyatakan selama setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) berjalan surveinya mencatat bahwa kepuasan publik tertinggi ditujukan pada bidang kesehatan dan pendidikan.

"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan berada di atas 50 persen," kata peneliti senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permana Putra dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Selasa.

FFH mencatat hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan 10 September hingga 21 Oktober 2015 terhadap 1.090 responden di 34 provinsi.

Menurut Dian, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di dua bidang tersebut dilatarbelakangi adanya program yang tepat sasaran, seperti Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa di bidang pendidikan, serta Kartu Indonesia Sehat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di bidang kesehatan.

"Publik dapat merasakan langsung manfaat program-program tersebut. Sama halnya seperti program bantuan langsung tunai (BLT) yang diluncurkan pada pemerintahan sebelumnya," kata Dian.

Berbeda halnya di bidang lain, seperti infrastuktur dan pertanian, di mana kebijakan yang diambil tidak bisa langsung dirasakan rakyat, sehingga kepuasan publik berada di bawah 50 hingga 30 persen.

"Sebagai contoh, pembangunan waduk yang sebenarnya menunjang petani, namun karena memakan waktu lama, tapi daya manfaatnya tidak dirasakan langsung, begitu juga kebijakan pengadaan pupuk yang sejatinya bermanfaat besar, faktanya distribusinya masih bermasalah," ujarnya.

FFH mencatat, kepuasan publik di bidang politik, hukum, ekonomi dan keamanan seluruhnya juga dibawah 50 persen.

"Di bidang ekonomi masyarakat yang sangat puas 2,5 persen, puas 27,8 persen, tidak puas 43,5 persen, sangat tidak puas 9,0 persen dan selebihnya tidak menjawab, ini karena melemahnya rupiah, kenaikan harga BBM dan naiknya harga kebutuhan pokok," katanya menambahkan.