Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla memimpin langsung rapat koordinasi peningkatan produksi perikanan nasional di kantor Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Jakarta, Senin sore. Rapat lintas departemen tersebut dihadiri antara lain Menko Perekonomian Budiono, Mendagri M Ma`ruf, Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Meneg BUMN Soegiharto, Menteri Kelautan dan Perikanan Fredy Numberi serta beberapa pejabat eselon I, II di lingkungan DKP dan HKTI serta Masyarakat Perikanan Indonesia. Rakor ini diharapkan bisa menghasilkan sebuah rumusan perencanaan pengelolaan kelautan dan perikanan secara terpadu yang bisa mendongkrak produksi perikanan sebesar 20 persen. Saat ini produksi perikanan Indonesia baru sebesar 7,39 juta ton. Produksi tersebut meningkat 7,7 persen dari tahun sebelumnya yakni 6,86 juta ton pada tahun 2005. Diharapkan pada tahun 2007 produksi perikanan bisa mencapai 8,02 juta ton. Dalam upaya memacu produksi perikanan tersebut Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) membentuk Tim koordinasi Revitalisasi Industri Pengolahan Perikanan. Tim ini diharapkan bisa memfasilitasi kelancaran pelaksanaan Permen no 17 tahun 2006 tentang usaha perikanan Tangkap. Dalam Permen No 17/2006 tersebut DKP telah menetapkan kebijakan baru untuk menghapuskan perizinan penangkapan ikan (licensing) bagi kapal berbendera asing. Untuk itu kapal-kapal berbendera asing yang masih menangkap ikan di wilayah Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia wajib mendirikan usaha pengelolaan ikan melalui pola investasi usaha perikanan tangkap terpadu yang berlokasi di Indonesia dengan mitra usaha nasional (joint venture). Dengan demikian kebijakan ini diharapkan akan mendorong peningkatan penerimaan devisa negara, penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.(*)
Copyright © ANTARA 2007
