Jakarta (ANTARA News) - Pemprov DKI Jakarta layak disebut "kriminal" karena telah membiarkan rakyatnya menderita dan mengalami kerugian besar terus-menerus tanpa ada antisipasi memadai dari Gubernur Sutiyoso dan Wakil Gubernur Fauzi Bowo, kata seorang fungsionalis DPP PKS. "Sebetulnya Pemprov DKI ini sudah bisa disebut kriminal karena membiarkan masyarakat mengalami penderitaan dan kerugiaan. Ribuan orang mengungsi setiap tahunnya akibat banjir tanpa ada antisipasi yang memadai. (Gubernur) Sutiyoso justru melakukan prioritas untuk hal-hal yang tidak prioritas," kata Wakil Sekjen DPP PKS, Fahri Hamzah, di Jakarta, Senin. Pendapat itu disampaikannya menanggapi kegamangan Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi bencana banjir siklus lima tahunan yang melanda sekitar 70 persen wilayah Jakarta sejak empat hari lalu, sehingga puluhan ribu warga terpaksa mengungsi di tengah keterbatasan fasilitas perangkat SAR, seperti perahu karet dan tenda-tenda penampungan. Menurut Fahri, proyek Busway seharusnya tak menjadi prioritas bagi Pemprov DKI, karena masih ada hal lain yang lebih patut diprioritaskan, seperti penyelesaian perda tentang bantaran kali untuk menyelesaikan masalah banjir dan sejumlah warga yang masih menempati bantaran-bantaran kali. Bagi warga masyarakat yang menjadi korban banjir, mereka layak melakukan "class action" dan meminta ganti rugi kepada Pemprov DKI Jakarta, katanya. "Jangan mental agraris rakyat ini justru dinikmati oleh pemerintah sendiri. Rakyat yang kehilangan rumah dan harta bendanya, mereka tidak menuntut. Adalah hak mereka (warga) untuk menikmati hidup tanpa banjir karena mereka membayar pajak," katanya. Bagi Gubernur Sutiyoso, ia tidak layak "pasang badan" untuk melindungi Fauzi Bowo dari risiko politik akibat kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani bencana banjir ini. Hingga Senin pagi, banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan meluapnya air Sungai Ciliwung serta banjir kiriman dari Bogor ini telah memaksa puluhan ribu orang masih mengungsi. Beberapa ruas jalan di Jakarta, Tangerang dan Bekasi masih terendam. Banjir ini telah menggenangi sekitar 70 persen wilayah ibukota berpenduduk lebih dari sembilan juta jiwa ini. (*)

Copyright © ANTARA 2007