Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak 2015 siap dilaksanakan termasuk pemetaan daerah rawan konfliknya.
"Sudah ada konsolidasi dalam rangka pelaksanaan pilkada baik KPU, Bawaslu, DPR, partai politik dan Kemendagri," kata Tjahjo di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta, Sabtu.
Ia menyebutkan saat ini sudah ada telaahan strategis dari pihak kepolisan dan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait area-area yang kemungkinan terjadi konflik.
Ia menyebutkan kasus mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga memberi peringatan dalam pelaksanaan pilkada.
"Itu masalah perdata, urusan pasar kan haknya seorang wali kota, membagi lapak dan sebagainya," katanya.
Ia menyebutkan Kepolisian memang mendapat laporan dari pengusaha mengenai perkara itu dan kepolisian wajib mengurusi laporan itu.
"Yang membikin gaduh ini memang harus diganti, ini contoh kecil yang bikin gaduh, surat dari Kepolisian Mei kok dilempar sekarang," katanya.
Ketika ditanya bagaimana agar kasus Risma tidak terulang, Mendagri mengatakan sulit untuk memastikan itu tidak terjadi lagi. "Sulit karena namanya gelagat, dinamika politik," katanya.
Namun ia menyebutkan sudah ada konsolidasi antara Kepolisian, Kejaksaan, BIN, KPK dan BPK.
"Walaupun KPK independen, dia harus punya cukup bukti, jangan kasus perdata kemudian jadi pidana," katanya.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
