Menteri LHK apresiasi pembongkaran perdagangan tanduk rusa

Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih jajaran Polri, baik Bareskrim Mabes Polri dan Polres Perak,"

Surabaya (ANTARA News) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengapresiasi pembongkaran perdagangan tanduk rusa beserta sejumlah satwa kering oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

"Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih jajaran Polri, baik Bareskrim Mabes Polri dan Polres Perak," ujarnya di sela rilis hasil ungkap perdagangan satwa kering di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis.

Total sebanyak 82 kilogram tanduk rusa yang disita, 80 ekor kuda laut kering, 70 kilogram daging penyu dan 345 kilogram sisik penyu kering.

Ia mengaku prihatin dengan perdagangan ilegal yang kali ini melibatkan satwa kering dan berjanji lebih memperhatikan langkah antisipasi agar peristiwa serupa tak terjadi lagi.

Beberapa waktu lalu, kata dia, Presiden Joko Widodo telah meninjaunya di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan pihaknya melihat hal serupa di Medan, Sumatera Selatan.

"Pemerintah akan lebih tegas, seperti memasang alat deteksi di pelabuhan-pelabuhan, termasuk pelabuhan kecil, kemudian memuat keterampilan petugas kementerian dalam hal investigasi maupun forensik," ucapnya.

Tidak itu saja, pihaknya juga sedang berupaya agar pelaku bisa dihukum semaksimal mungkin hingga membuat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

"Regulasi hukum terkait kasus ini masih sangat kurang dan sanksinya relatif ringan. Terus terang kami kecewa dengan hukuman yang tidak setimpal itu," katanya.

Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Arnapi mengatakan dari pembongkaran kasus ini ditangkap seorang tersangka berinisial AA, asal Tandes Surabaya.

"Sebenarnya usaha pribadi tersangka adalah pengolahan atau pengepulan hasil laut. Tapi, ternyata juga memperdagangkan satwa yang dilindungi dengan cara dijual langsung dan melalui ekspedisi," katanya.

Akibat perbuatan yang dilakukannya, tersangka dijerat Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.