Menteri Agraria tegaskan tata ruang perkotaan harus terintegrasi

Pembangunan perkotaan di Indonesia tidak melalui perencanaan yang diprediksikan dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ferry Mursyidan Baldan menekankan tata ruang di wilayah perkotaan harus terintegrasi sehingga perlu evaluasi terhadap pembangunan yang telah dilakukan.

"Pembangunan perkotaan di Indonesia tidak melalui perencanaan yang diprediksikan dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun," kata Ferry di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan pembangunan dan perencanaan tata ruang di sekitar perkotaan harus memprediksikan peningkatan jumlah penduduk.

Menurut Ferry sejauh ini rancangan pembangunan perkotaan hanya memenuhi fasilitas namun tidak melalui perencanaan.

Mantan anggota Komisi II DPR RI itu menyebutkan hampir seluruh perkotaan di Indonesia hanya mengutamakan pembangunan fisik dan tidak mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan pergerakan masyarakat.

"Ini menjadi karakteristik pembangunan kota selama ini sehingga terkesan kota harus menjadi orang kaya padahal hak atas tanah bukan eksklusifitas," tutur Ferry.

Dia mendorong evaluasi tata ruang di wilayah perkotaan agar pembangunan lebih terencana dan ramah lingkungan dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah penduduk.

Dia menuturkan evaluasi tata kota harus mendapatkan pengawasan pembangunan yang ketat.

Pengawasan pembangunan tata kota dapat diserahkan kepada petugas di daerah untuk bertindak tegas ketika terjadi pelanggaran.

"Contohnya pembangunan hotel atau pusat perbelanjaan dibangun di daerah pemukiman itu dapat dihentikan," ujar Ferry.