Pemerintahlah yang seharusnya tanggung proyek kereta cepat

Saya selalu menganggap proyek infrastruktur adalah proyek pemerintah dan harusnya swasta ikut bantu pemerintah menjalankan tujuan pembangunan infrastruktur, bukan malah sebaliknya

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MIT) Danang Parikesit mengatakan pemerintah harus menjadi penanggung jawab terbesar pembangunan proyek kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung karena proyek ini berpotensi bermasalah di kemudian hari jika investasi senilai Rp60 hingga Rp70 triliun tak sanggup dikembalikan kalau mengandalkan pendapatan dari penumpang saja.

"Saya selalu menganggap proyek infrastruktur adalah proyek pemerintah dan harusnya swasta ikut bantu pemerintah menjalankan tujuan pembangunan infrastruktur, bukan malah sebaliknya. Sekarang yang terjadi, meskipun BUMN adalah sebagian milik pemerintah, tapi seolah-olah BUMN dibiarkan jalan sendiri tanpa ada jaminan kalau terjadi default," kata Danang di Jakarta, Kamis.

Danang memprediksi, persoalan akan muncul saat kereta cepat berkecapatan 250 km per jam itu mulai beroperasi sepanjang jalur sekitar 150 km.

"Persoalannya bukan di awal tapi saat mulai beroperasi apakah penerimaan operasi bisa menutup biaya operasi dan investiasi, nah ini tanda tanya besar meskipun dengan tingkat bunga yang sangat rendah pinjaman China Comercial Development Bank. Makanya ke depan pemerintah bisa tidak bisa harus jadi penanggung terbesar proyek ini," katanya.

Pemerintah memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung digarap investor Tiongkok dengan jumlah investasi Rp60 hingga Rp70 triliun. Proyek digelar dengan model kerjasama business to business antara investor Tiongkok dengan konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, serta PT Perkebunan Nusantara VIII.