Langkah tersebut pun dipandang akan membawa Serbia lebih dekat ke Uni Eropa, kata sejumlah pejabat.
Penandatanganan perjanjian itu menimbulkan kekhawatiran di beberapa negara anggota UE yang ingin memisahkan diri.
Spanyol, Siprus, Rumania, Yunani dan Slowakia belum mengakui Kosovo sejak memisahkan diri dari Serbia pada 2008, hampir satu dekade setelah mayoritas etnis Albania mengobarkan pemberontakan melawan Beograd, ibu kota Serbia.
Namun hal ini tidak mencegah mereka di masa lalu memberikan otorisasi dimulainya negosiasi UE dengan Kosovo, serta membantu memadamkan ketegangan kaum nasionalis di negara-negara Balkan.
Kosovo merampungkan pembicaraan dengan UE pada Juli 2014 untuk Perjanjian Asosiasi dan Stabilisasi, sebuah langkah yang mengarah pada keanggotaan UE yang dapat membawa keuntungan perekonomian.
Kepala Urusan Luar Negeri UE, Federica Mogherini dan Anggota Komisi Perluasan UE Johannes Hahn, pekan depan akan menandatangani perjanjian, kata dua sumber yang mengikuti perundingan tersebut. Perjanjian ini akan diberlakukan pada tahun depan.
"Penandatanganan perjanjian akan memperkuat perspektif orang Eropa Kosovo dan juga membantu stabilitas dalam negeri," kata seorang pejabat UE, seperti dikutip Reuters.
Perjanjian ini dibuat meski tidak banyak kemajuan yang dialami Kosovo di sektor kebijakan.
"Aturan hukum di Kosovo, termasuk kebebasan peradilan dan hasil yang belum optimal dalam memerangi kejahatan terorganisasi dan korupsi, tetap menjadi perhatian utama," kata Komisi Eropa dalam laporan terakhirnya di Kosovo setahun lalu.
Sebuah langkah baru menuju keanggotaan UE untuk Kosovo juga menjadi perhatian Serbia, yang masih secara resmi menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Untuk mengatasi kekhawatiran Serbia, UE tampaknya siap untuk membuat kelonggaran ke Beograd.
"Saya yakin bahwa dua babak pertama dengan Serbia (untuk masuk ke UE) dapat terbuka pada akhir tahun ini," kata seorang pejabat UE kepada Reuters.
(Uu.M053)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
