Wapres bahas pembangunan listrik

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan pembangunan program listrik 35 ribu Megawatt seperti penyediaan cadangan minimum listrik sebesar 35%.

"Dengan 35 ribu Megawatt itu mungkin sudah termasuk cadangan. Kalau membangun itu nanti cadangannya sekian, kemudian itu tadi kebutuhan industri terpenuhi dan masyarakat yang terutama," kata Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, ditemui di Kantor Wapres pada Selasa siang.

Husain menjelaskan JK juga mengingatkan dalam rapat yang dihadiri oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir bahwa program listrik 35 ribu merupakan keharusan mengingat listrik sebagai kebutuhan pokok masyarakat.

Wapres juga mengatakan bahwa di masa yang akan datang, subsidi untuk listrik akan semakin menurun karena pemanfaatan sumber tenaga listrik baru dan terbarukan seperti gas, air, batubara dan panas bumi.

Kalla juga meminta kepada PT PLN untuk mengevaluasi beberapa masalah yang ada di lapangan dan mengatasinya secara bersamaan.

"Ya misalnya seputar lahan. Untuk bangun transmisi kadang-kadang benturan sama lahan perusahaan dan masyarakat," kata Husain.

Sementara itu, Dirut PLN Sofyan Basir yakin penyelesaian program pengadaan listrik 10 ribu Mw akan selesai pada akhir 2015.

Sofyan menjelaskan sejumlah ekspansi pembangkit listrik berkapasitas besar berlokasi di Tanjung Jati B, Indramayu, Cirebon dan Cilacap.

"Itu kan ekspansi, tidak tender, jadi kita tunjuk. Angkanya berkisar 4.000 Mw. Kemudian itu kita bisa PPA (Power Purchasing Agreement) bulan November-Desember," kata Sofyan.

Dirut PLN menjelaskan akan menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan untuk transmisi listrik dan gardu induk.

"Tanpa dukungan masyarakat dalam pembebasan, dilewati sutet dan sebagainya akan tertunda. Nah ini yang dicari solusinya oleh Pak Wapres," ujar Sofyan.