KNTI soroti ketimpangan pelabuhan perikanan di nusantara

Jakarta (ANTARA News) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyoroti ketimpangan infrastruktur serta sarana dan prasarana antara pelabuhan perikanan yang ada di berbagai kawasan nusantara di Tanah Air.

"Pelabuhan perikanan cukup banyak di Indonesia bagian barat, tetapi di Indonesia bagian timur masih minimalis," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Senin.

Menurut Riza Damanik, sampai saat ini juga dinilai tidak ada perbaikan-perbaikan untuk membenahi pelabuhan perikanan yang dinilai masih timpang tersebut.

Ketum KNTI juga berpendapat bahwa hingga saat ini belum ada keberpihakan guna membangun infrastruktur untuk memperkuat sektor perikanan rakyat.

"Contohnya, sampai hari ini kita punya 40 sentragaram tetapi sarana dan prasarananya juga tidak dibenahi," katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa saat ini selalu disebutkan jumlah unit pengolahan ikan hanya sekitar 1.300 unit yang memiliki kelayakan di berbagai daerah, tetapi jumlah tersebut relatif stagnan dan tidak ada pertambahan secara signifikan.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengupayakan pemberdayaan 147 pelabuhan yang mangkrak, tidak beroperasi secara optimal, atau masih dalam proses pembangunan.

"Dari 816 pelabuhan di Indonesia sebanyak 669 saja yang jalan. Karena itu sudah waktunya kita memberi ruh pada apa yang telah dibangun. Fisik saja tidak cukup," kata Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Syarief Widjaja dalam kunjungan selama tiga hari ke sejumlah pulau di kawasan Kepulauan Natuna, Kepri, Senin (12/10).

Penyebab mangkrak, ujar Syarief yang juga Sekjen KKP itu, karena tidak dilengkapi oleh salah satu fasilitas yang seharusnya dimiliki sebuah pelabuhan seperti tempat pengisian bahan bakar, persediaan air bersih, tempat penyimpanan dingin (cold storage), pasar ikan dan sarana pendukung lainnya.

Syarief mengungkapkan, KKP sekarang sedang mengidentifikasi berbagai kekurangan dari pelabuhan-pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia dan berupaya melengkapinya agar bisa berjalan optimal, bukan saja sarananya tetapi juga kelembagaannya.

KKP juga akan menyediakan 4.000 kapal kecil 5-10 GT per tahun untuk kelompok-kelompok nelayan di Indonesia mulai tahun depan selama empat tahun dan 200 kapal ukuran 30 GT.

Ia mengatakan pihaknya sudah mengajak 250 galangan kapal di Indonesia untuk membangun kapal-kapal ini yang tipenya dikaitkan dengan ciri khas daerah masing-masing, sebanyak 17 jenis kelompok kapal.