Pemerintah harus buat jaringan listrik bawah laut

Manado (ANTARA News) - Pengamat ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi, Dr Joubert Maramis, mengatakan, pemerintah harus membuat jaringan listrik bawah laut sehingga akan saling terkoneksi.

"Jika listrik saling terkoneksi maka daerah yang sering mengalami defisit pasti akan teratasi," kata Maramis, di Manado, Minggu.

Untuk mengatasi defisit listrik, solusi jangka panjang secara nasional adalah bahwa pemerintah harus bangun jaringan kabel listrik bawah laut yang menghubungkan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

"Sehingga dimanapun pembangkit listrik berdiri menjadi tidak masalah karena listrik dapat dialirkan dengan mudah ke lokasi yang defisit," katanya.

Dia mengatakan pemerintah pusat harus membuat jaringan sistem kelistrikan PLN menjadi sistem terbuka open dan bukan sistem tertutup seperti saat ini.

"Itulah solusi jangka panjang dan permanen bagi kemerdekaan energi listrik di Indonesia karena saat ini Indonesia Timur masih sering mengalami krisis listrik," jelas Maramis.

Ia mengatakan defisit listrik yang saat ini di Sulawesi Utara sekitar 30 MW sampai 40 MW pada kondisi beban puncak disebabkan karena pola pikir PLN yang jangka pendek dan sudah berlangsung lama.

Pengadaan energi listrik selalu kalah cepat dari permintaan riil. Ketidakmampuan memprediksi kebutuhan listrik dengan parameter pertumbuhan industri, mall, hotel, pertumbuhan laju penduduk dan barang elektronik membuat pembangunan pembangkit tertinggal.

"Inilah kelemahan kalau cara berpikir jangka pendek atau pragmatis. Padahal ada begitu banyak investor yang ingin bangun pembangkit tenaga listrik karena sangat menguntungkan," katanya.

Dia mengatakan kalau Sulawesi Utara hanya defisit 30-40 MW itu dapat dengan cepat dibangun 2x15 atau 2x20 MW.