Peneliti: Paket kebijakan ekonomi selanjutnya diharapkan perkuat ekspor

Indonesia harus mempersiapkan seluruh potensi negara untuk ekspor, tetapi tidak dalam bentuk bahan mentah,"

Jakarta (ANTARA News) - Peneliti Institute for Development on Economics and Finance Didik J. Rachbini mengharapkan paket kebijakan ekonomi selanjutnya yang akan diterbitkan pemerintah lebih memperkuat aspek ekspor.

"Untuk kebijakan selanjutnya harus ada penguatan ekspor, harus diberikan insentif dan lebih banyak lagi kebijakan ekspor," kata Didik di Jakarta, Jumat.

Menurut Didik, setidaknya ada dua yang harus diberikan kebijakan ekspor tersebut. Pertama, menyiapkan seluruh potensi komoditas ekspor dengan nilai tambahnya.

"Indonesia harus mempersiapkan seluruh potensi negara untuk ekspor, tetapi tidak dalam bentuk bahan mentah," ujarnya.

Kedua, lanjut Didik, adalah menyiapkan dari sisi fungsionalnya untuk mendukung ekspor tersebut antara lain dukungan asuransi, dwelling time, kredit dan insentif industri. "Termasuk birokrasi di daerah," katanya.

Selain itu, Didik juga mengatakan dalam penguatan ekspor ini, pemerintah juga harus menjadikan setiap duta besar negara sebagai ujung tombak dari penyerapan barang ekspor dalam negeri yang artinya melibatkan juga pihak yang berwenang di sana yaitu Kementerian Luar Neger (Kemenlu).

"Harus dilibatkan juga Kemenlu kan Dubes itu harus jadi ujung tombak negara karena kita ini kan pasti butuh pasar," kata dia.

Dari informasi yang dihimpun Antara, dalam kebijakan tahap pertama, pemerintah mendorong daya saing industri nasional, deregulasi dan debirokrtisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha dengan merombak 89 dari 154 peraturan.

Dalam kebijakan paket jilid II, pemerintah memutuskan melakukan layanan cepat investasi dalam bentuk memangkas perizinan investasi di kawasan industri dari delapan hari menjadi bisa diselesaikan dalam waktu tiga jam.

Dalam paket kebijakan ekonomi ke III, pemerintah menekankan sejumlah sektor untuk dapat dirasakan oleh pelaku ekonomi riil yaitu terkait energi dan bidang agraria.

Sedangkan dalam paket kebijakan ekonomi ke IV, ada tiga kebijakan yang meliputi deregulasi sistem pengupahan, perluasan KUR dan pemberian kredit oleh LPEI untuk mendorong UKM melakukan ekspor dan mencegah PHK.