Mendagri tegaskan deteksi konflik harus diperkuat jelang pilkada

Sumber-sumber konflik harus dicermati oleh intelijen, kepolisian, panitia pengawas, dan masyarakat,"

Semarang (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan deteksi dini terhadap potensi konflik yang terjadi di setiap daerah harus diperkuat menjelang pemilihan kepala daerah.

"Sumber-sumber konflik harus dicermati oleh intelijen, kepolisian, panitia pengawas, dan masyarakat," katanya usai menghadiri peringatan dies natalis Universitas Diponegoro Semarang, Kamis.

Politikus PDI Perjuangan itu mencontohkan potensi manipulasi suara di tingkat kecamatan sebagai tempat menginapnya kotak suara juga harus dideteksi dini agar tidak berimplikasi terjadinya konflik.

"Saya kan pengalaman sebagai anggota DPR RI. Seperti manipulasi suara, menambah angka nol, dari 1 jadi 4, 1 jadi 7, dan sebagainya. Itu menginapnya kotak suara kan di kecamatan," katanya.

Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa deteksi dini terhadap potensi konflik harus diperkuat, salah satunya pihaknya sudah mengumpulkan camat, kemudian Kapolri juga memanggil kapolres, termasuk juga TNI.

Rencananya, kata dia, Presiden RI Joko Widodo juga akan mengumpulkan semua pejabat, seperti bupati, camat, kapolres, dan dandim pada awal November 2015 terkait dengan deteksi dini menjelang pilkada.

Mendagri optimistis pilkada serentak yang akan berlangsung di 269 daerah bisa berjalan lancar, asalkan semua pihak solid dalam melakukan deteksi dini atas sumber-sumber konflik di daerah masing-masing.

"Bayangkan, 269 daerah (pelaksanaan pilkada, red.) ini sudah hampir separuh republik ini. Kalau meledak, bisa hancur negara ini. Oleh karena itu, mulai sekarang semua harus siap," katanya.

Yang jelas, kata dia, minimal seluruh persyaratan pilkada sudah "clear", calon tunggal sudah memenuhi haknya, partai politik sudah siap, dan semua calon juga sudah siap sehingga tinggal dicermati.

"Pilkada bisa diundur atau ditunda kalau ada bencana alam. Kedua, kalau ada konflik sosial yang sangat tinggi yang memerlukan pencermatan semua pihak untuk bisa mundur," katanya.

Selain itu, Tjahjo juga memandang perlu segera membentuk forum pimpinan daerah yang melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari camat, kapolsek, danramil, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama.

"Ya, camat, kapolsek, danramil, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya harus dilibatkan untuk mengamankan. Jangan sampai terulang kejadian di Tolikara, Aceh Singkil, dan sebagainya," katanya.