Taipei (ANTARA News) - Taiwan akan meningkatkan kehadiran Badan Keamanan Laut di pulau kecil bersengketa Laut Tiongkok Selatan, kepulauan Spratly, kata kepala badan itu pada Rabu, yang dengan tegas melawan Tiongkok bahwa pulau tersebut dalam menyatakan kepemilikan.
Taiwan berupaya besar mencegah bersengketa dengan Tiongkok dan negara tetangganya di Laut Tiongkok Selatan, dengan mengabaikan perdagangan setiap tahun senilai lima miliar dolar AS. Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei memiliki pengakuan tumpang tindih atas wilaya itu.
Kepala badan itu, Wang Chung-yi, mengatakan pembangunan pelabuhan Taiwan di pulau Itu Aba atau yang dikenal dengan Taiping di Taiwan, dilaksanakan sesuai dengan jalurnya dan pelabuhan tersebut akan mendukung penempatan kapal bermuatan 100 ton secara tetap serta memungkinkan kapal 2.000 hingga 3.000 ton merapat ke dermaga.
Pelabuhan yang dilengkapo dengan lapangan terbang dan rumah sakit ini merupakan bagian dari upaya Taiwan dalam meningkatkan bantuan kemanusiaan.
"Ketika pelabuhannya selesai, para pekerjanya juga akan ditambahkan sekitar 30 sampai 40 orang, termasuk pegawai di darat dan laut," kata Wang kepada wartawan.
Pada saat ini, pulau Itu Aba dijaga sekitar 180 orang, 150 di antaranya dari anggota badan tersebut, marinir terlatih, yang mengawasi wilayah 46 hektar pulau itu sejak 2000.
Itu Aba juga merupakan pulau keempat terbesar di Spartlys setelah proyek reklamasi lahan Tiongkok pada tiga zona perairan, yakni "Mischief Reef", "Fiery Cross Reef" dan "Subi Reef".
Dalam penolakaannya terhadap Tiongkok, Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Ash Carter, di Boston pada minggu ini, mengatakan militer AS akan berlayar dan terbang ke manapun hukum internasional membolehkan, termasuk di kawasan sengketa Laut Cina Selatan tersebut.
Carter memberikan pernyataan setelah pertemuan dua hari menteri luar negeri dan pertahanan antara AS dan Australia, mengingat sekutu lama telah sepakat untuk memperluas kerja sama pertahanan dan menyampaikan keprihatinan yang kuat atas bangunan Beijing di pulau-pulau yang disengketakan. Demikian laporan Reuters.
(Uu.M053/B002)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015