Legislator : Bela negara sebuah keharusan dan penting

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI, Elnino Husein Mohi menegaskan, bela negara adalah sebuah keharusan dan penting dalam konteks kekinian.

"Konsepsi bela negara dalam konteks itu dibutuhkan bukan dalam bentuk kesiapan warga menghadapi perang fisik, tetapi kesiapan warga untuk mempertahankan republik ini dari pengaruh nilai dan ideologi asing," kata Elnino via blackberry messenger, Jakarta, Rabu.

Kata dia, sekarang ini, bentuk "perang" yang sedang terjadi belumlah berupa perang fisik, tetapi berupa proxy war dan assymetric war yang keduanya berupa usaha untuk menguasai arah pikiran, mental dan jiwa seluruh warga negara.

"Kondisi hari ini, dalam konteks 'perang mentalitas' itu, sebetulnya kita sedang dalam posisi sudah kalah. Bisa dilihat secara kultural kita terlalu banyak mengikuti cara fikir liberal yang tidak sesuai dengan akar budaya nusantara kita, bahkan mayoritas kita, terutama kalangan muda, tidak lagi mengetahui sejarah bangsa ini, jauh dari perspektif Pancasila dan konstitusi kecuali orang-orang muda tertentu yang benar-benar mempelajari dengan baik sejarah sosio-politik-kultural bangsa ini," kata Elnino.

Padahal, sambungnya, sebentar lagi kita akan menghadapi ledakan demografi, sering disebut sebagai "bonus demografi" dimana jumlah orang muda usia produktif menjadi mayoritas.

"Jika orang-orang muda, usia produktif itu tetap tidak mengerti sejarah dan ideologi negara dan bangsa kita, maka kedepan, negara ini bisa dalam kondisi yang sangat kritis. Sebaliknya, jika para muda-usia-produktif itu memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur idiologis bangsa ini, maka negara kita kelak bisa jadi negara yang benar-benar berdaulat, bersatu, mandiri, berdiri di kaki sendiri, gemah ripah loh jinawi tata tentram kerto raharjo," demikian politisi Partai Gerindra itu.

Ditambahkan, bahwa ada rencana pemerintah untuk wajib militer, dalam arti penyiapan kader-kader yang siap perang fisik, itu juga perlu.

"Tetapi tentu tidak harus sampai jutaan orang. 100 ribu orang saja sudah terlalu banyak. Jika terlalu banyak, itu juga beresiko. Apalagi jika setelah ikut wajib militer, mereka malah menganggur," demikian Elnino.